“Memang kita tahu, sengketa medik paling banyak ditempuh melalui perdata. Pasien tidak hanya ingin dokternya dihukum secara etik tetapi juga pasien ingin mendapat ganti rugi,” tutur Deri.
Agus Rahim yang merupakan pengajar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, menegaskan harus jelas dibedakan antara malpraktik dengan sengketa medik. Menurutnya, sengketa medik bukan merupakan masalah hukum melainkan masalah etik.
Agus berpendapat, kerugian atas kegagalan tindakan selalu dipahami masyarakat sebagai malpraktik. Padahal, malpraktik hanya terjadi bila ada tindakan yang tidak sesuai standar profesi. Sedangkan jika ada kepentingan pasien yang dirugikan biasanya menyangkut sengketa medik.
“Nah, bila kerugian disebabkan akibat risiko medik dan sengketa masih terjadi maka masalahnya adalah etik, bukan hukum,” tegasnya.
Direktur Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Tammy J. Siarif menuturkan sengketa medik biasanya berawal dari kebijakan rumah sakit. Kompetisi terselubung sesama dokter di rumah sakit pun bisa menjadi pemicu.
Sengketa medik juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma sakit dan kesehatan yang sangat berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalis. “Pasien sudah menjadi konsumen (consumerism receiver) saat rumah sakit menjadi penyedia layanan komersial,” ucapnya.