Pentingnya Mitigasi Risiko BUMD Hindari Jerat Pidana
Utama

Pentingnya Mitigasi Risiko BUMD Hindari Jerat Pidana

Ada tuntutan mencari keuntungan, namun ada risiko pidana yang harus dihadapi BUMD maupun direksinya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat. Foto: HFW
Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat. Foto: HFW

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukan hanya fokus pada mencari keuntungan semata, tetapi juga merupakan instrumen pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian di wilayah masing-masing. Sehingga nantinya akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Syaifullah Hidayat, saat memberi sambutan pada lokakarya (workshop) yang diadakan Forkum BUMD SI 2026 bekerja sama dengan Dentons HPRP serta Hukumonline di Learning Center Bank DKI, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurutnya, BUMD dituntut untuk terus tumbuh secara sehat, profesional, dan juga berintegritas. Semakin besar peran dan skala usaha BUMD, maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko bisnis, potensi jerat hukum, operasional, maupun reputasi dari BUMD dan direksinya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, mitigasi risiko merupakan hal penting dalam mendukung kinerja BUMD agar target yang tercapai bisa lebih meminimalkan risiko yang akan terjadi. Risiko ini sendiri bukan lagi sekadar administratif semata, tetapi juga bagaimana mengelola BUMD untuk memastikan target yang dicapai nanti.

"Dalam konteks strategi saat ini ada tantangan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik yang meningkat. Aspek pidana korporasi semakin kuat, namun BUMD harus tetap inovatif mengambil peluang bisnis. Ini pentingnya keberanian mengambil risiko dan mengelola risiko secara terukur dan bertanggung jawab," ujar Syaifullah.

Direktur Kepatuhan Bank DKI, Ateng Rivai, yang juga hadir dalam acara ini mengaku senang Learning Center ini menjadi lokasi kegiatan yang sangat produktif dan bermanfaat, khususnya bagi para pengelola BUMD.

Ia menjelaskan bahwa BUMD saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana karena dituntut melayani dengan cepat sesuai dengan kebijakan dari Pemda. Namun, di sisi lain ada isu kriminalisasi kebijakan yang menjadi perhatian serius.

"Kita menginginkan adanya suatu perbedaan tegas antara keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan prosedur yang sah, dengan mens rea misalnya dalam menyalahgunakan wewenang," kata Ateng.

Hukumonline.com

Direktur Kepatuhan Bank DKI, Ateng Rivai. Foto: HFW

Selain itu, penerapan KUHP dan KUHAP yang baru juga menuntut kecermatan dalam memberikan batas antara risiko bisnis yang wajar dengan jerat hukum pidana. Oleh karenanya, mitigasi risiko harus dipahami bukan hanya untuk menghindari masalah, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) untuk memastikan tata kelola BUMD yang baik.

"BUMD tidak hanya patuh secara hukum tapi juga perlindungan institusional. Melalui lokakarya ini, kami harap ada pemahaman yang utuh dari narasumber mengenai cara membaca dan merespons dinamika KUHP dan KUHAP yang baru, serta bagaimana menjalankan kebijakan agar proses yang sah tidak berujung proses hukum tanpa mengurangi akuntabilitas publik. Kami senang menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum lokakarya ini," pungkasnya.

Deklarasi Pendirian

Nova Angelina, perwakilan dari Forum Hukum BUMD Seluruh Indonesia (Forkum BUMD SI), mengatakan lokakarya hari ini mengangkat tema “Dinamika Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Strategi Mitigasi Risiko bagi BUMD”, sebagai suatu kebutuhan akan akuntabilitas dan kehati-hatian penyelenggaraan BUMD.

"Namun, lebih dari sekadar lokakarya, rangkaian acara ini menjadi tonggak penting dilaksanakannya Deklarasi Pendirian Forum Hukum BUMD bernama Legal BUMD SI, sebagai wadah kolaboratif para in-house counsel BUMD di seluruh Indonesia. Sebuah ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik, serta untuk memperkuat posisi fungsi hukum dalam mendukung kinerja BUMD yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan," terangnya.

Hukumonline.com

Perwakilan dari Forum Hukum BUMD Seluruh Indonesia (Forkum BUMD SI), Nova Angelina. Foto: HFW

Nova berharap Legal BUMD SI dapat tumbuh menjadi mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia serta instansi pemerintah lainnya.

Acara ini sendiri berlangsung selama dua hari. Dimulai pada Rabu, 11 Februari 2026 dengan agenda lokakarya mitigasi risiko BUMD dalam KUHAP 2025, kemudian berlanjut pada Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda Deklarasi Pendirian Forum Hukum BUMD SI yang akan dilakukan oleh para inisiator.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info