Kemudian demokratisasi dalam rekrutmen kandidat pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah. Revisi UU Partai Politik menurut Nisa harus memuat metode rekrutmen kandidat (di internal parpol) yang akan diusulkan untuk maju dalam pemilu dan pilkada. Adanya ketentuan ini memaksa partai politik melakukan rekrutmen secara demokratis. Transparansi keuangan partai politik juga sebagai syarat kepesertaan pemilu. Transparansi ini penting untuk mencegah korupsi mengingat tujuan partai politik adalah mendapatkan kekuasaan melalui pemilu.
Ketua YLBHI Asfinawati mengingatkan demokrasi yang dibangun tidak sekedar di bidang politik, tapi juga ekonomi. Tapi tidak mudah untuk meyakinkan anggota legislatif dan pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Konsolidasi kelompok oligariki, menurut Asfin selama ini semakin kuat. Hal ini terbukti dari revisi UU KPK yang mendapat persetujuan seluruh partai politik di DPR. Begitu juga dengan pemilihan pimpinan KPK. Padahal, masyarakat menolak RUU itu dan ditunjukan melalui demonstrasi di berbagai daerah.
“Sekarang tidak ada lagi partai politik yang menjadi oposisi pemerintah karena mereka sudah terkonsolidasi,” ungkap Asfin.
Penegakan hukum pemilu
Peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana melihat penegakan hukum Pemilu 2019 tidak konsisten. Penegakan hukum pemilu yang dilakukan antar lembaga tidak sinkron, misalnya putusan MA bertentangan dengan putusan MK dalam kasus ketua umum partai Hanura. Bawaslu juga tidak memberikan putusan yang kuat untuk memastikan keadilan pemilu.
“Jika persoalan ini tidak dibenahi, maka Pemilu Serentak 2024 nanti masalahnya akan sama,” ujarnya.
Guna membenahi penegakan hukum pemilu, Ihsan mengusulkan agar dibangun sistem data penegakan hukum pemilu dan mendorong perbaikan regulasi yang berkaitan dengan hukum pemilu. “Reformasi penegakan hukum pemilu agar saling terintegrasi dan berintegritas.”