Peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) sebagai platform perdagangan karbon pada 20 Januari 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengkapitalisasi perdagangan karbon sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim. Peluncuran ini membuka peluang pihak asing membeli unit karbon dari Indonesia dalam bentuk sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE-GRK) untuk pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC). NDC, sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Paris, mengharuskan setiap negara menetapkan, mengkomunikasikan, dan mempertahankan target pengurangan emisi GRK untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C dan menekan hingga 1,5°C dari era praindustri.
IDX Carbon yang diluncurkan 26 September 2023 membuka peluang perdagangan karbon di dalam negeri. Hingga kini, menurut OJK, implementasi pasar karbon Indonesia masih jauh dari harapan dengan hanya 91 perusahaan yang bergabung, mencerminkan partisipasi yang rendah dibandingkan potensinya yang besar. IDX Carbon mencatat total unit karbon yang telah disetujui untuk diperjualbelikan mencapai 1.780.000 ton CO₂e yang berasal dari proyek energi, termasuk pengoperasian PLTGU Priok Blok 4, PLTM Gunung Wugul, dan PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, konversi single cycle ke combined cycle di PLTGU Grati Blok 2 dan Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar.
Baca Juga:
Potensi Ekonomi Bursa Karbon Membutuhkan Regulasi Lebih Kuat
6 Kebijakan Ekonomi Agresif Ancam Kelestarian Adat di Berbagai Daerah
Kebijakan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia
NEK menetapkan nilai pada setiap unit emisi GRK dari aktivitas manusia dan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan tiga mekanisme utama: 1) perdagangan karbon: pasar untuk jual beli unit karbon nasional dan internasional; 2) pembayaran berbasis kinerja: insentif untuk pengurangan emisi GRK yang terverifikasi tanpa perpindahan kepemilikan karbon; dan 3) pungutan atas karbon: pajak pada barang, jasa, atau aktivitas yang menghasilkan emisi GRK dengan potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Penyelenggaraan NEK juga diatur dalam tiga peraturan sektoral: Permen ESDM No. 16/2022 (pembangkit listrik), Permen LHK No. 7/2023 (kehutanan), dan Permen KKP No. 1/2025 (kelautan).
Kegiatan transaksi dalam IDX Carbon hanya terbatas memfasilitasi perdagangan karbon nasional dan internasional di sektor energi, dan nasional di sektor kehutanan. Kedua sektor ini telah memiliki peta jalan sebagai prasyarat transaksi karbon sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Permen LHK No. 21/2022. Sementara itu, sektor limbah, pertanian, dan industri belum dapat bertransaksi karena belum memiliki peta jalan.
Sebagai salah satu penandatangan Perjanjian Paris, Indonesia turut menindaklanjuti Pasal 6 Perjanjian Paris yang mengatur upaya pencapaian target pengurangan emisi melalui perdagangan karbon. Pada akhir 2024, operasionalisasi Pasal 6 akhirnya disepakati dalam Conference of the Parties 29 di Azerbaijan dengan aturan yang memastikan transparansi dan kredibilitas perdagangan karbon global. Kesepakatan ini mencakup mekanisme perlindungan lingkungan untuk mencegah negara hanya “membeli” kredit karbon tanpa upaya nyata dalam pengurangan emisi.
Pasal 6.4 Perjanjian Paris menetapkan Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM) sebagai standar pasar karbon internasional untuk memastikan kredit karbon benar-benar berkontribusi pada pengurangan emisi GRK, bukan sekadar alat spekulasi atau greenwashing. PACM memungkinkan negara menghasilkan dan memperdagangkan kredit karbon yang diakui secara internasional guna mendukung pencapaian target NDC.
