Dalam kasus di Sampang, Zainal menyebut aparat kepolisian sudah mengetahui bahwa kondisi sudah memanas, dan potensi terjadinya penyerangan sangat besar. Namun, aparat kepolisian dirasa tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyerangan. “Ini bukan hanya pembiaran, tapi kegagalan bertindak (failure to act) dari aparat kepolisian,” tegasnya.
Menurut Koordinator HRWG, Khairul Anam, lembaga internasional dapat bertindak untuk memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia terkait kasus penyerangan komunitas Syiah di Sampang. Diantaranya PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Khairul mengingatkan dalam sidang UPR di PBB pada Mei lalu, pemerintah Indonesia dicecar soal kebebasan beragama. Ratusan rekomendasi dari berbagai negara juga telah ditawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk membenahi masalah penegakkan hukum dan HAM.
Sidang serupa menurut Anam akan berlangsung pada bulan September nanti dan peristiwa penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang akan menjadi salah satu sorotan utama dalam sidang tersebut. Sidang tersebut menurut Anam akan mengevaluasi sejauh mana pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam sidang UPR yang lalu.
Sayangnya, Anam melihat pemerintah Indonesia tidak serius menjalankannya. “Sebenarnya tidak ada tindakan konkrit yang diambil pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya intoleransi,” kata dia.
Kepala Sekretariat Satgas Perlindungan Anak (PA), Ilma Sovri Yanti, mengatakan Satgas PA akan turun langsung ke lokasi kejadian untuk memberikan perlindungan, khususnya kepada anak-anak korban. Satgas PA akan membuka posko di lokasi-lokasi pengungsian, salah satunya di GOR Sampang. Sovri menyadari bahwa anak-anak korban mengalami tekanan dan traumatik, oleh karenanya Satgas PA dan elemen lainnya akan melakukan sesuatu untuk meringankan beban yang dialami anak-anak. “Kita akan menurunkan tim reaksi cepat,” ungkapnya.
Sovri menegaskan, beberapa perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur secara ketat bahwa anak-anak harus mendapat perlindungan, salah satunya UU Perlindungan Anak. Dalam ketentuan itu anak-anak yang berada dalam kondisi darurat seperti konflik wajib mendapat perlindungan dari negara.
