Penyerangan Komunitas Syiah Sampang Dikecam
Berita

Penyerangan Komunitas Syiah Sampang Dikecam

Pemerintah dinilai tidak serius melindungi kelompok minoritas.

Ady
Bacaan 2 Menit
Wakil Direktur HRWG, Choirul Anam. Foto: Sgp
Wakil Direktur HRWG, Choirul Anam. Foto: Sgp

Komunitas Syiah di dusun Nangkernang, desa Karang Gayam, kecamatan Omben, kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur kembali diserang. Serangan serupa sempat terjadi pada akhir tahun lalu. Sayangnya, dalam serangan yang terjadi pada hari minggu (26/8) kemarin menewaskaan satu orang warga dari komunitas Syiah bernama Hamamah alias Muhammad Khosim. Sedangkan puluhan warga Syiah lainnya terluka dan rumah mereka ikut dirusak serta dibakar.
Menurut Koordinator KontraS Surabaya, Andi Irfan, penyerangan bermula ketika sejumlah anak-anak komunitas Syiah Sampang berangkat sekolah ke pesantren yang berlokasi di luar wilayah Sampang. Ada juga warga yang hendak bersilaturahmi ke tempat kerabatnya di luar desa. Namun ketika mereka berjalan keluar desa dengan menggunakan mobil, puluhan orang anti-Syiah menghadang dan mengancam membakar mobil.

Setelah berkumpul dalam jumlah yang banyak, ratusan massa anti-Syiah menyerang komunitas Syiah. Andi menggambarkan, lokasi yang diserang masih tampak jelas bekas serangan yang dilakukan kelompok anti-Syiah pada Desember tahun lalu.

"Rumah tinggal mereka adalah bangunan sederhana sisa dari puing-puing komplek rumah dan pesantren milik Ustad Tajul Muluk yang dibakar pada akhir Desember 2011 lalu," kata Andi menjelaskan kondisi pemukiman komunitas Syiah di Sampang yang diserang kepada hukumonline lewat pesan singkat, Senin (27/8).

Pria yang memantau lokasi kejadian sejak serangan meletus itu menuturkan masih banyak komunitas Syiah di Sampang yang terpencar karena menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka ada yang berlindung di hutan dan lokasi lainnya yang dianggap aman.

Terpisah, sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) yang beraliansi dalam Aliansi Solidaritas Kasus Sampang mengutuk penyerangan tersebut. Menurut aliansi yang sedikitnya terdiri dari sepuluh organisasi itu menilai penyerangan dilakukan secara sistematis. Di mulai sejak penyerangan bulan Desember 2011 dan pengkriminalisasian terhdap Ustad Tajul Muluk. Ironisnya, aparatur negara dirasa tidak berdaya menjamin keamanan, perlindungan dan penegakan hukum bagi kelompok minoritas, termasuk penganut Syiah. Akibatnya, serangan kembali terjadi.

Menurut Direktur YLBH Universalia, Hertasning Ichlas, sistematisnya serangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dapat terlihat dari upaya pengusiran yang dilakukan kelompok anti-Syiah. Puncak keberhasilan kelompok penyerang menurut Ichlas terjadi ketika proses pengkriminalisasian terhadap Ustad Tajul Muluk berhasil. Sehingga Tajul diputus bersalah karena dianggap melakukan penodaan terhadap agama. Ichlas menegaskan Ustad Tajul Muluk mengajukan banding atas putusan itu.

Mulanya, Ichlas mengira hanya Ustad Tajul Muluk yang menjadi target kelompok anti-Syiah. Namun penyerangan yang terjadi kemarin menunjukkan bahwa perkiraannya itu salah. Para kelompok anti-Syiah menurut Ichlas menyerang semua kelompok Syiah yang ada di Sampang. Ichlas khawatir peristiwa serupa akan berulang kembali, pasalnya aparat berwenang dinilai tidak mampu melakukan langkah tegas untuk menegakkan hukum dan melindungi korban.

Apalagi Ichlas melihat ada indikasi keterlibatan banyak pihak untuk menjadikan komunitas Syiah di Sampang sebagai musuh bersama. Mulai dari adanya tokoh agama yang cemburu dengan Ustad Tajul Muluk karena mampu meraih simpati warga hingga adanya kepentingan politik tertentu untuk meraih suara dalam pemilihan Bupati. “Mereka berkomplot,” ujarnya.

Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, meminta agar aparat penegak hukum menjalankan fungsi penegakan hukum secara maksimal. Para penyerang, Nurkholis melanjutkan, harus ditangkap, begitu pula dengan provokator dan aktor intelektual di balik peristiwa penyerangan. Nurkholis menekankan agar aparat kepolisian tidak lagi melakukan kriminalisasi terhadap para korban.

Bagi Nurkholis penyerangan yang terjadi tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun oleh karenanya para pelaku harus ditindak tegas. “Tindakan penyerangan ini tidak terjadi begitu saja secara insidental. Tapi ini terkait peristiwa sebelumnya, upaya kriminalisasi terhadap komunitas Syiah di Sampang,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Country Representative Aman Indonesia, Ruby Kholifah, mengatakan pola penyerangan yang terjadi pada hari minggu kemarin sama seperti penyerangan pada akhir tahun lalu. Dimana setelah terjadi penyerangan, para korban diamankan di Gedung Olahraga (GOR) Sampang, ketika di tempat penampungan itulah intimidasi dan teror terhadap korban akan berlanjut. Oleh karenanya Ruby mengimbau kepada seluruh elemen yang bersimpati terhadap para korban untuk bersinergi dan aktif melindungi para korban.

Ironisnya, lembaga negara yang harusnya aktif melindungi para korban di lapangan, berdasarkan pantauan Ruby tidak cepat tanggap. Mengingat kaum perempuan kondisinya sangat rentan, maka Ruby menekankan kepada aparat kepolisian agar memberi perlindungan yang baik bagi kaum perempuan yang menjadi korban.

Deputi Direktur Elsam, Zainal Abidin, mengingatkan belum genap satu bulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pentingnya penegakkan hukum. Hal itu menurut Zainal disampaikan SBY dalam pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR. Namun, dengan terjadinya penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang, menurut Zainal membuktikan bahwa pemerintah telah gagal melindungi kaum minoritas.

Mengingat peristiwa penyerangan ini tak hanya dialami oleh komunitas Syiah, tapi juga kelompok minoritas lainnya, maka Zainal menekankan agar investigasi mendalam di lembaga kepolisian harus dilakukan. Pasalnya, Zainal melihat hal ini terkait dengan kinerja lembaga kepolisian dalam menangani kasus pengamanan terhadap warga negara dalam konteks kebebasan beragama.

Dalam kasus di Sampang, Zainal menyebut aparat kepolisian sudah mengetahui bahwa kondisi sudah memanas, dan potensi terjadinya penyerangan sangat besar. Namun, aparat kepolisian dirasa tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya penyerangan. “Ini bukan hanya pembiaran, tapi kegagalan bertindak (failure to act) dari aparat kepolisian,” tegasnya.

Menurut Koordinator HRWG, Khairul Anam, lembaga internasional dapat bertindak untuk memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia terkait kasus penyerangan komunitas Syiah di Sampang. Diantaranya PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Khairul mengingatkan dalam sidang UPR di PBB pada Mei lalu, pemerintah Indonesia dicecar soal kebebasan beragama. Ratusan rekomendasi dari berbagai negara juga telah ditawarkan kepada pemerintah Indonesia untuk membenahi masalah penegakkan hukum dan HAM.

Sidang serupa menurut Anam akan berlangsung pada bulan September nanti dan peristiwa penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang akan menjadi salah satu sorotan utama dalam sidang tersebut. Sidang tersebut menurut Anam akan mengevaluasi sejauh mana pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam sidang UPR yang lalu.

Sayangnya, Anam melihat pemerintah Indonesia tidak serius menjalankannya. “Sebenarnya tidak ada tindakan konkrit yang diambil pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya intoleransi,” kata dia.

Kepala Sekretariat Satgas Perlindungan Anak (PA), Ilma Sovri Yanti, mengatakan Satgas PA akan turun langsung ke lokasi kejadian untuk memberikan perlindungan, khususnya kepada anak-anak korban. Satgas PA akan membuka posko di lokasi-lokasi pengungsian, salah satunya di GOR Sampang. Sovri menyadari bahwa anak-anak korban mengalami tekanan dan traumatik, oleh karenanya Satgas PA dan elemen lainnya akan melakukan sesuatu untuk meringankan beban yang dialami anak-anak. “Kita akan menurunkan tim reaksi cepat,” ungkapnya.

Sovri menegaskan, beberapa perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur secara ketat bahwa anak-anak harus mendapat perlindungan, salah satunya UU Perlindungan Anak. Dalam ketentuan itu anak-anak yang berada dalam kondisi darurat seperti konflik wajib mendapat perlindungan dari negara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info