Majelis hakim yang diketuai Prim Haryadi menghukum Direktur HRD PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp100 juta. "Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dua bulan," kata Prim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/4).
Prim menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum. Bambang bersama-sama sejumlah petinggi MKS terbukti menyuap mantan Bupati Bangkalan Fuad sejumlah Rp15,05 miliar.
Petinggi MKS yang dimaksud adalah Presiden Direktur MKS Sardjono, Managing Director MKS Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik MKS Achmad Harijanto, dan General Manager Unit Pengolahan MKS Pribadi Wardojo. Para Direksi MKS ini mengetahui adanya pemberian uang dari MKS kepada Fuad.
Namun, sebelum menjatuhkan putusan, Prim terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan Bambang. Beberapa hal yang meringankan adalah Bambang mengakui dan menyesali perbuatannya, berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, serta masih memiliki tanggungan keluarga.
Prim menguraikan, Bambang mengenal Fuad sebagai Bupati Bangkalan pada 2006. Ketika itu, Direksi MKS ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan alokasi gas bumi di Blok Poleng Bangkalan kepada Kodeco Energy Co Ltd. Kemudian, Presiden Direktur MKS Sardjono bertemu dengan Kepala Divisi Pemasaran BP Migas Budi Indianto.
Budi menyarankan agar Sardjono bekerja sama dengan pihak Kabupaten Bangkalan demi menghindari perselisihan karena Pemda Bangkalan. Lalu, Bambang bersama Sardjono dan Achmad Harijanto melakukan pertemuan dengan Fuad yang dihadiri pula oleh Direktur Utama PD Sumber Daya (SD) Afandy di Pendopo Rumah Dinas Fuad.
Prim menjelaskan, Fuad mengarahkan MKS bekerja sama dengan PD SD dalam pembelian gas bumi dari PT Pertamina EP yang dioperasikan Kodeco. Tak lama, Fuad mengirimkan surat tertanggal 30 Mei 2006 kepada Presiden Direktur Kodeco Energy Co. Ltd Mr Hong Sun Yong perihal dukungan penyaluran gas alam Kodeco ke Gili Timur.
Selang beberapa minggu, PD SD dan MKS menandatangani Surat Perjanjian Konsorsium Pemasangan Pipa Gas Alam di Pendopo Rumah Dinas Fuad. Selanjutnya, Bambang bersama Sardjono, Sunaryo, dan Achmad Harijanto menghadiri pertemuan dengan BP Migas, PT Pertamina (Persero), dan Kodeco Energy Co. Ltd.
Dalam pertemuan itu, menurut Prim, mereka membahas rencana Heads of Agreement antara Kodeco dan Konsorsium BUMD Bangkalan dan Gresik yang diwakili MKS. Mereka pun menyetujui PT MKS mewakili BUMD Bangkalan dan pemerintah Gresik guna membeli gas bumi dari Kodeco untuk pembangkit listrik Gili Timur dan Gresik.
Alhasil, pada 15 Desember 2006, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada MKS. Sardjono mewakili MKS dan Samiudin mewakili PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) menandatangani surat perjanjian. Apabila memungkinkan MKS juga akan membangun pipa gas untuk penyerahan gas di PLTG Gili Timur Madura.
Setelah BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada MKS, pada 5 September 2007, PT Pertamina EP dan MKS menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas Alam (PJBG) untuk PLTG Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura. Untuk keperluan gas di PLTG Gili Timur, MKS juga telah menandatangani perjanjian konsorsium dengan PD SD.
Prim mengungkapkan, sebagai realisasi perjanjian, MKS akan membagi keuntungan kepada PD SD sebesar 6 persen dari total margin yang didapat MKS dari PT PJB. MKS dapat pula memberikan uang kepada PD SD dalam hal belum mengajukan permintaan kepada MKS. Akhirnya, MKS memenuhi komitmen pemberian uang kepada PD SD.
Hakim anggota Casmaya melanjutkan, berdasarkan keterangan saksi, bukti dokumen, dan keterangan terdakwa, pemberian uang bulanan kepada Fyad dilakukan sejak Juni 2009-Juli 2011 masing-masing Rp50 juta setiap bulannya. Selain itu, ada pula pemberian uang kepada Fuad yang bersifat temporer yang diberikan melalui sejumlah pihak.
"Namun, pada pertengahan 2011, Fuad meminta kenaikan jumlah imbalan untuk PD SD. Pada 20 September 2011, Direksi MKS menyetujui kenaikan itu dan disepakati pula pemberian untuk Fuad setiap bulannya. Selain pemberian bulanan, Bambang juga memberikan sejumlah uang yang bersifat temporer kepada Fuad," ujarnya.
Bahkan, Casmaya menerangkan, saat sudah tidak menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan menjabat Ketua DPRD Bangkalan, Fuad tetap meminta Bambang memberikan sejumlah uang karena jasa Fuad mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan kerjasama MKS dengan PD Sumber Daya (SD), serta memberikan dukungan MKS kepada Kodeco.
Akan tetapi, hakim anggota Anwar mengatakan, jumlah total uang yang diberikan Bambang kepada Fuad bukan Rp18,05 miliar sebagaimana surat tuntutan, melainkan hanya Rp15,05 miliar. Pasalnya, saat memberikan keterangan di persidangan, Bambang mengoreksi jumlah pemberian karena ada pencatatan yang dilakukan dua kali.
Dengan demikian, majelis berpendapat Bambang bersama-sama sejumlah petinggi MKS terbukti memberikan suap sejumlah Rp15,05 miliar kepada Fuad secara berlanjut dalam rentang waktu Juni 2009 hingga Desember 2014. Mengingat dalam persidangan tidak ada satu pun hal pembenar maupun pemaaf, Bambang dijatuhi hukuman setimpal perbuatannya.
Menanggapi putusan majelis, penuntut umum mengatakan pikir-pikir, sedangkan Bambang langsung menerima putusan majelis. Bambang sempat berkonsultasi dengan pengacaranya, Luhut MP Pangaribuan dan Fransisca Indrasari sebelum menentukan sikap. Ternyata, Bambang memilih menerima putusan majelis. "Kami menerima," tuturnya.
Usai sidang, Luhut menyatakan pengacara hanya dalam posisi memberikan nasihat kepada Bambang. Ia memberi tahu kepada Bambang bahwa terhadap sesuatu yang sudah jelas, serta ada bukti dan faktanya jangan lagi dibantah. Ketika Bambang menyampaikan niatnya kepada pengacaranya untuk menerima putusan, Luhut mendukung keputusan Bambang.
"Makanya kan tadi dalam pertimbangan putusan hakim ada hal yang meringankan bahwa dia menyesali perbuatannya, sehingga dapat hukuman dua tahun. Dia menyesali mestinya tidak ada pemberian kepada pejabat. Mungkin sebenarnya masih bisa satu tahun karena pasal itu minimal satu tahun. Tapi, setelah diskusi terdakwa bilang menerima," tandasnya.
