Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mencatat rekor baru. Senin (17/5) majelis memutus bersalah empat mantan anggota Komisi IX DPR-RI periode 1999-2004 dengan hukuman bervariasi.
Hamka Yandhu (F-Partai Golkar) dihukum paling lama ketimbang empat rekan penerima Traveller Cheque (TC) terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Dia harus mendekam 2,5 tahun di penjara. Berbeda dengan Udju Djuhaeri (F-TNI/Polri) dan Dudhie Makmun Murod (F-PDIP) masing-masing dua tahun, sedangkan Endin AJ Soefihara (F-PPP) lebih ringan lagi, yaitu setahun lebih tiga bulan. Para terdakwa penerima TC tersebut dihukum seragam membayar denda Rp100 juta atau subsidair tiga bulan penjara.
Keempatnya, dalam persidangan terpisah, dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan kedua yaitu Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
I Made Hendra Kesuma, anggota majelis hakim untuk Hamka, menyatakan perbuatan terdakwa lebih tepat menggunakan dakwaan kedua. Pasalnya, pada pasal tersebut mengatur perbuatan suap menyuap pasif. “Terjadinya suap pasif akibat tak terbuktinya pasif aktif. Dalam hal ini perbuatan itu dilakukan Nunun Nurbaeti pada Hamka dan sesama anggota F-PG,” ujarnya.
Hanya saja, dari fakta persidangan, majelis tidak menemukan penyuapan aktif. “Setidak-tidaknya penuntutan penyuapan aktif. Malah, untuk sekadar menghadirkan Nunun di pengadilan, penuntut umum tidak mampu,” tegas Made Hendra.
“Oleh sebab itu, dakwaan pertama (Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999), tidak dipertimbangkan majelis,” lanjutnya kemudian. Padahal, fakta di pengadilan terungkap, uang yang diterima Hamka bersama (alm) Azhar Muklis untuk dibagi-bagikan pada anggota F-PG berasal dari Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Safari MJ alias Ari Malangjudo.
Nani Indrawati, ketua majelis untuk terdakwa Udju Djuhaeri menguraikan perbedaan dakwaan kesatu dan kedua. Pasal 5 ayat (2) mensyaratkan pihak penerima hadiah atau janji untuk berbuat sesuai jabatan dan kewenangan. “Ada kehendak dari pemberi.”
Sedangkan dakwaan kedua atau Pasal 11 tidak dikehendaki syarat atau persyaratan pemberian. Tapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui dan patut menduga pemberian tersebut karena ada kaitan dengan jabatan yang dia emban.
Beda Pendapat
Salah seorang hakim ad hoc untuk terdakwa Hamka Yandhu, yaitu Andi Bachtiar menyatakan pendapat beda tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum. Dia menguraikan, bukan sekali ini saja penuntut umum menggunakan pasal penyertaan dalam dakwaan di Pengadilan Tipikor.
Bila dikaitkan dengan pasal 5 maupun pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor sama-sama mensyaratkan penerimaan suap berkaitan dengan jabatan dan kewenangan si penerima.
Menurut dia, anggota Komisi IX dari F-PG patut menduga hadiah yang diterima ada kaitan dengan terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai DGS-BI tahun 2004 seperti tertulis dalam surat dakwaan penuntut umum.
Tapi, kewajiban penuntut umum untuk membuktikan itu tidak dilakukan. “Tidak ada satu alat bukti pun yang dihadirkan penuntut umum hadiah terkait pemenangan Miranda,” urai Andi.
Penuntut umum hanya mengandalkan keterangan terdakwa yang tidak dibawah sumpah dan tidak mengikat. Apalagi tidak didukung keterangan saksi lain yang sudah disumpah, yaitu dari anggota F-PG lain dimana mereka tidak menyatakan ada pertemuan membahas penerimaan TC. “Berarti, para penerima lain seperti TM Nurlif dan kawan-kawan tidak dapat dikategorikan berbuat seperti termuat dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP,” ujar Andi.
Menguatkan pendapatnya, Andi menguraikan, perbuatan melawan hukum dalam pasal 11 dikaitkan bahwa hadiah berkaitan dengan terpilihnya Miranda sebagai DGS BI. Selain tidak ada satu alat bukti, penuntut umum hanya menggunakan Miranda sebagai alasan fokus atau subyek pemberian TC dalam perkara ini. Karena tidak ada bukti Miranda memberitahukan pada penerima, dana tersebut terkait fit and proper test DGS BI yang dia menangkan.
Andi menilai, jaksa juga tak dapat membuktikan bahwa TC yang tersebar pada anggota DPR itu berasal dari Nunun karena yang bersangkutan tidak pernah dihadirkan. Ahmad Safari Malangjudo alias Ari Malangjudo sebagai Direktur PT Wahana Esa Sejati, perusahaan milik Nunun, saat bersaksi tidak menerangkan TC itu milik istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. “Pengakuan sama juga diutarakan TM Nurlif dan penerima lain dari F-PG.”
Menurut Andi, seharusnya penuntut umum tegas menyatakan TC berasal dari Ari Malangjudo, karena ia yang memberikan TC dan mengetahui pemberian itu sebagai tanda terima kasih pada anggota DPR. Sedangkan Nunun, ujar Andi dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang melakukan suap.
Mengenai itu, Andi berpendapat, tak perlu Nunun hadir di pengadilan guna membuktikan kualitas perbuatannya. Pertanyaannya adalah, apakah cukup bukti perbuatan Nunun yang dihadirkan penuntut umum di pengadilan.
Empat majelis perkara suap terkait pemilihan DGS-BI ini seragam menyatakan, kesempatan untuk menghadirkan Nunun di persidangan sudah diberikan sebanyak tiga kali. Tapi, jaksa tak pernah menggunakannya. Malahan, tawaran majelis pada penuntut umum untuk membacakan BAP Nunun ditolak dengan alasan keterangan wanita itu tidak signifikan.
Menanggapi putusan tersebut, para terdakwa secara terpisah menyatakan pikir-pikir, begitu pula dengan empat tim penuntut umum. Hamka menyatakan, dirinya heran mengapa sikap kooperatif yang dia tunjukkan dalam persidangan dibayar dengan hukuman lebih lama dibanding tiga terdakwa lain.
Penasihat hukum Dudhie, Amir Karyatin menyatakan seharusnya Nunun dan Panda Nababan juga dimintakan tanggung jawab oleh KPK. Karena keduanya akan membuat motif perkara suap menjadi terang. Hal sama diutarakan penasihat hukum Udju, Inu Kertapati, yang menyatakan jika majelis menyatakan perkara ini lebih tepat memakai pasal 11, berarti memang ada niat untuk menghukum si penerima saja.
