PERADI dan YLKI Jalin Kerja Sama untuk Perlindungan Konsumen
Terbaru

PERADI dan YLKI Jalin Kerja Sama untuk Perlindungan Konsumen

PERADI selalu menanamkan dua nilai luhur, yaitu anti korupsi dan menjalankan praktik pro bono.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit
PERADI-YLKI melakukan MoU tentang Kemitraan Strategis dalam rangka penguatan perlindungan konsumen dan akses keadilan. Foto: Istimewa
PERADI-YLKI melakukan MoU tentang Kemitraan Strategis dalam rangka penguatan perlindungan konsumen dan akses keadilan. Foto: Istimewa

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat luas, termasuk para konsumen yang merasa haknya dirugikan. Hal ini terlihat dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PERADI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Umum DPN PERADI Ahmad Fikri Assegaf dalam sambutannya mengatakan MoU ini berangkat dari hasil diskusi yang intensif antara PERADI dan YLKI. Hal mana dalam pertemuan beberapa pekan yang lalu, YLKI menyampaikan terdapat kendala jika ada penyelesaian sengketa konsumen harus menempuh jalur litigasi, yakni YLKI tidak memiliki akses kepada advokat yang bersedia menangani perkara secara pro bono.

“Berangkat dari hal tersebut, kami di DPN PERADI bersama unit yang khusus menanganinya yakni Bidang Pro Bono dan Bantuan Hukum PERADI mengambil inisiatif untuk membangun komitmen bersama guna membangun kemitraan strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan akses terhadap keadilan bersama YLKI,” ujar Fikri, Kamis (30/7).

Baca juga:

Fikri menegaskan, PERADI sebagaimana diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Anggaran Dasar serta Peraturan Rumah Tangga PERADI memiliki kewajiban yang mendasar, yakni meningkatkan kualitas bagi anggotanya. Sehingga, ketika menjalankan tugas profesinya memiliki kompetensi dan mematuhi Kode Etik Advokat.

Dikatakan Fikri, PERADI yang dipimpinnya selalu menanamkan dua nilai luhur bagi anggota. Pertama, anti korupsi yang mengharuskan semua advokat PERADI menghindari dan mencegah praktik korupsi di dunia peradilan. Kedua, mewajibkan kepada seluruh anggota PERADI untuk menjalankan pro bono, sebagaimana panduan yang telah ditetapkan oleh PERADI.

“Kedua hal tersebut merupakan modalitas awal bagi advokat PERADI untuk menjalankan tugas profesinya dengan penuh integritas dan bertanggungjawab,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info