Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat luas, termasuk para konsumen yang merasa haknya dirugikan. Hal ini terlihat dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PERADI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Ketua Umum DPN PERADI Ahmad Fikri Assegaf dalam sambutannya mengatakan MoU ini berangkat dari hasil diskusi yang intensif antara PERADI dan YLKI. Hal mana dalam pertemuan beberapa pekan yang lalu, YLKI menyampaikan terdapat kendala jika ada penyelesaian sengketa konsumen harus menempuh jalur litigasi, yakni YLKI tidak memiliki akses kepada advokat yang bersedia menangani perkara secara pro bono.
“Berangkat dari hal tersebut, kami di DPN PERADI bersama unit yang khusus menanganinya yakni Bidang Pro Bono dan Bantuan Hukum PERADI mengambil inisiatif untuk membangun komitmen bersama guna membangun kemitraan strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen dan akses terhadap keadilan bersama YLKI,” ujar Fikri, Kamis (30/7).
Baca juga:
- DPN PERADI Lantik Pengurus Masa Bakti 2026-2031, Ahmad Fikri Assegaf Tegaskan Komitmen Integritas dan Reformasi Hukum
- Tutup Konferensi ASLI ke-23, Ahmad Fikri Assegaf Soroti Dampak AI bagi Praktisi Hukum Asia
Fikri menegaskan, PERADI sebagaimana diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Anggaran Dasar serta Peraturan Rumah Tangga PERADI memiliki kewajiban yang mendasar, yakni meningkatkan kualitas bagi anggotanya. Sehingga, ketika menjalankan tugas profesinya memiliki kompetensi dan mematuhi Kode Etik Advokat.
Dikatakan Fikri, PERADI yang dipimpinnya selalu menanamkan dua nilai luhur bagi anggota. Pertama, anti korupsi yang mengharuskan semua advokat PERADI menghindari dan mencegah praktik korupsi di dunia peradilan. Kedua, mewajibkan kepada seluruh anggota PERADI untuk menjalankan pro bono, sebagaimana panduan yang telah ditetapkan oleh PERADI.
“Kedua hal tersebut merupakan modalitas awal bagi advokat PERADI untuk menjalankan tugas profesinya dengan penuh integritas dan bertanggungjawab,” jelasnya.
Sekjen DPN PERADI Emir Pohan menambahkan, pihaknya siap membantu YLKI dalam bidang litigasi termasuk terkait gugatan class action. Apalagi para anggota hingga pengurus DPN PERADI sering kali melakukan pembelaan class action dalam perkara-perkara sebelumnya.
“Jadi kami siap membantu, eh kami harapkan kerja sama ini seperti tadi Bu Indah membawa berkat ya khususnya bagi YLKI dan PERADI dan juga bagi konsumen di Indonesia,” terang Emir.
Pengurus Bidang Pro Bono dan Bantuan Hukum DPN PERADI, Nasrul, menambahkan salah satu komitmen nyata dalam organisasinya adalah memberikan layanan pro bono kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan diperluasnya layanan ini ke bidang perlindungan konsumen maka tentunya akan menjadi tantangan tersendiri.
“Tentu MOU ini akan menjadi satu kerja sama yang sangat baik tidak hanya untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan Probono dari advokat, tetapi untuk advokat itu sendiri akan juga meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak konsumen dan kapasitas advokat di bidang konsumen,” tutur Nasrul.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana yang juga hadir dalam penandatanganan MoU ini menambahkan, pihaknya membuat satu perencanaan strategis dari 2026 sampai 2031, salah satunya adalah penguatan jejaring. Kerjasama ini adalah salah satu hal penguatan jejaring dengan menandatangani MoU dengan DPN PERADI untuk kerja sama dalam hal penegakan hukum.
Niti melanjutkan, selama ini YLKI menerima anak-anak magang, baik mahasiswa yang sedang belajar dan memang fokusnya mereka lebih banyak ke advokasi. Jadi tidak menutup kemungkinan pihaknya juga membuka peluang kalau seandainya ada yang mau belajar tentang hak konsumen.
“Karena isu konsumen dari kita lahir sampai mati, semua dari atas sampai bawah kita pakai penggunaan produk dan jasa semuanya konsumen. Bahkan produk printilan-printilan, karet gelang ataupun minuman atau bahkan sampai ke properti yang kerugiannya sampai miliaran atau triliunan juga masuk. Dari kecil kerugian sampai kerugian yang besar semua ada di isu konsumen. Jadi harapannya ke depan bukan hanya dalam hal legalitas tadi advokasi, tapi kita juga punya apa namanya langkah bersama setidaknya membantu,” imbuhnya.
Pembina YLKI, Zoemrotin K. Susilo, menyatakan kerjasama ini merupakan sebuah prestasi dari dua organisasi yang memang selama ini peduli terhadap masyarakat luas, terutama terkait dengan perlindungan konsumen.
Zoemrotin, yang juga anggota Dewan Kehormatan Pusat DPN PERADI ini mengatakan, awalnya ia memang menghubungi pihak PERADI jika YLKI kerap kali kesulitan jika ada perkara litigasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dan ia pun sangat bersyukur ajakan kerjasama tersebut disambut positif.
“Tau lah PERADI di sini kan eh advokat semua, jadi tidak mengalami kesulitan dan pasti tahu juga apa kesulitan di YLKI. Setelah penandatanganan ini saya harapkan nanti dari pengurus harian YLKI dan juga dari bagian Pro bono-nya PERADI bisa terus berkomunikasi dan mendiskusikan beberapa hal yang sebetulnya pada saat kita pertama diskusi itu sudah kita bahas bahwa sebaiknya tidak kita menyelesaikan kasus per kasus, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu yang sebetulnya lebih struktural,” pungkasnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPN PERADI dan YLKI setidaknya mencakup empat poin utama. Pertama, pemberian atau pelaksanaan pro bono dalam perlindungan dan pembelaan hak konsumen. Kedua, pengkajian, penelitian, seminar atau diskusi publik, dan advokasi kebijakan di bidang perlindungan dan pemajuan hak konsumen.
Ketiga, pengembangan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Serta keempat, pertukaran informasi, pengembangan pengetahuan, pemanfaatan tenaga ahli, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari kedua belah pihak.
















