Nasib advokat KAI
Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan mengatakan acara penandatanganan naskah kesepahaman di MA itu seharusnya dihormati karena acara itu dilakukan di hadapan seluruh KPT seluruh Indonesia, Menkumham, wakil dari Polri dan Kejaksaan. “Jadi bagaimana mungkin ada tuduhan pemalsuan dokumen/akta saat di depan banyak orang dan tak ada keberatan apa-apa dari KAI,” kata Otto kepada hukumonline, Selasa (13/7).
Menurutnya, MA tak memihak siapapun karena rencana permintaan penyatuan organisasi advokat bukan datang dari pihak MA. “Yang datang ke MA, siapa yang meminta? Nggak pernah MA minta kita datang ke sana, kita (Peradi-KAI, red) yang datang ke sana. Jadi apa yang sudah dilakukan MA sudah benar karena permintaan itu inisiatif kedua belah pihak,” tegasnya.
Otto menegaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pengurus KAI pada 21 Juni 2010 di Gedung MA. Kala itu, justru pihak KAI telah menyatakan persetujuannya bahwa Otto selaku Ketua Umum DPN Peradi. Bahkan, pihak KAI sendiri meminta Ketua MA agar pelantikan advokat oleh KPT diusulkan Peradi. “Tak akan ada pertemuan pada 24 Juni, acara penandatanganan naskah itu, kalau tak ada pertemuan tanggal 21 Juni.”
Bersama Presiden KAI, Otto mengaku telah menandatangani piagam kesepahaman bersama di ruang Ketua MA dengan menggunakan pulpen milik Menkumham. Selanjutnya Ketua MA turut menandatanganinya. “Indra menandatangani dua naskah kesepahaman, pertama di ruang Ketua MA dan di hadapan umum pada 24 Juni 2010 lalu,” ungkapnya. “Memang nama Peradi dicoret, tetapi saya tulis lagi nama Peradi dan KAI tak keberatan dengan pencoretan itu.”
Tak sesuai kesepakatan
Sementara Presiden KAI Indra Sahnun bersikukuh tak mengakui Peradi sebagai wadah tunggal advokat. Sebab, pencantuman nama Peradi tak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dimana nama wadah tunggal baru diputuskan pada Munas Advokat Indonesia pada 2012.
“Sebelum rapat-rapat yang difasilitasi MA, ada rapat-rapat Peradi-KAI hingga ada kesepakatan yang ditandatangani 5 pengurus Peradi dan KAI di Hotel Nikko tanggal 16 April 2010. Salah satu point-nya membentuk wadah tunggal lewat Munas,” kata Indra. “Mana ada membentuk organisasi nasional tanpa kongres atau Munas?”
Ia mengaku sehari sebelum penandatanganan naskah itu menerima surat dari Otto yang tak mengakui kesepakatan di Hotel Nikko. Alasannya, kesepakatan itu bukan mengatasnamakan Peradi. “Surat itu bilang, rapat-rapat di Hotel Nikko itu bukan utusan Peradi, salah satunya Juniver, tetapi katanya Juniver sudah dipecat,” jelasnya.
