Senin (30/3), Dewan Pimpinan Nasional Peradi Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi-SAI) menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta. DPN Peradi-SAI hadir untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta rekomendasi strategis terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAPER) yang tengah digodok oleh legislatif. Mereka menegaskan, reformasi hukum acara perdata merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, demi menjawab berbagai persoalan mendasar dalam praktik peradilan di tanah air yang selama ini dinilai masih berbelit-belit.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN Peradi-SAI, Harry Ponto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi III DPR RI yang telah membuka ruang bagi para advokat untuk memberikan aspirasi. Menurutnya, keterlibatan ribuan advokat yang bernaung di bawah Peradi-SAI sangat berkepentingan dengan RUU ini karena mereka bersentuhan langsung dengan sistem tersebut setiap harinya.
Harry Ponto menyoroti panjangnya rantai proses perkara perdata yang sering kali justru menggerus makna keadilan itu sendiri. Ia lalu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kenyataan bahwa perkara perdata di Indonesia harus melewati tahapan yang sangat melelahkan, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi, hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
“Kita harus jujur melihat kenyataan. Perkara perdata di Indonesia sering kali berjalan terlalu panjang. Dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi, sampai peninjauan kembali. Bahkan, bisa berulang lagi di tahap eksekusi. Ini bukan sekadar lambat, ini berbahaya bagi kepastian hukum,” kata Harry.
Persoalan tidak berhenti di sana. Proses tersebut bahkan bisa berulang kembali pada tahap eksekusi jika terdapat perlawanan terhadap putusan. Harry menilai, kondisi ini bukan sekadar persoalan lambatnya birokrasi, melainkan juga ancaman serius bagi kepastian hukum di Indonesia. Bagaimanapun, prinsip hukum universal ’justice delayed is justice denied’ (keadilan yang tertunda sama saja dengan keadilan yang tidak diberikan), tidak boleh menjadi jargon belaka. Prinsip ini harus selesai diterjemahkan ke dalam sistem peradilan yang jauh lebih sederhana, efektif, dan efisien demi kepentingan masyarakat pencari keadilan.
Usulkan Restrukturisasi
Ketua Umum DPN Peradi-SAI, Harry Ponto. Foto: istimewa.
Sebagai langkah konkret untuk memangkas birokrasi yang berputar-putar, Peradi-SAI mengusulkan restrukturisasi yang significant dalam pembagian fungsi peradilan perdata. Harry Ponto mengungkapkan, Pengadilan Negeri ke depannya berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus tingkat banding atau judex factie. Sementara itu, Pengadilan Tinggi diusulkan untuk naik peran menjadi pengadilan tingkat kasasi atau judex juris. Dengan skema ini, Mahkamah Agung nantinya hanya akan difokuskan sebagai lembaga peninjauan kembali. Langkah ini diyakini dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang selama ini menyebabkan putusan sering kali hanya mengejar kuantitas daripada kualitas.
Ketua Tim Perumus Peradi-SAI, Swandy Halim, turut memperkuat argumentasi tersebut dengan menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak boleh terus-menerus dijadikan tempat bermuara bagi seluruh jenis perkara. Ia memperingatkan bahwa jika semua perkara dipaksakan untuk dibawa ke tingkat paling atas, hasil yang didapat bukanlah keadilan yang lebih baik, melainkan penumpukan berkas yang menghambat sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembagian fungsi yang tegas antara tingkat pertama, banding, dan kasasi di level pengadilan di bawah Mahkamah Agung menjadi kunci utama reformasi.
“Mahkamah Agung tidak boleh terus menjadi ‘tempat akhir semua perkara’. Kalau semua dibawa ke atas, yang kita dapat bukan keadilan yang lebih baik, tapi penumpukan perkara,” ungkap Swandy Halim.
Selain penyederhanaan struktur, Peradi-SAI juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dan modernisasi sistem hukum acara perdata. Anggota Tim Perumus, Alfin Sulaiman, menekankan bahwa RUU HAPER harus selaras dengan berbagai instrumen modern yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung, seperti sistem e-court, e-litigation, mekanisme mediasi, hingga praktik arbitrase. Sinkronisasi ini dinilai sangat krusial untuk memastikan adanya konsistensi dan kepastian hukum dalam implementasi aturan di lapangan nantinya. Peradi-SAI mendorong penguatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif agar beban pengadilan dapat berkurang.
Alfin Sulaiman menambahkan bahwa negara harus hadir untuk memfasilitasi kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak di luar pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang. Jika para pihak sudah mencapai kata sepakat, negara seharusnya memperkuat kesepakatan tersebut, bukan justru mempersulitnya dengan prosedur yang kaku.
“Kalau para pihak sudah sepakat, negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mempersulit. Jangan semua dipaksa masuk ke jalur litigasi yang panjang,” kata Alfin.
Lebih jauh lagi, Peradi-SAI mendorong pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi Singapore Convention on Mediation. Ratifikasi ini penting agar kesepakatan mediasi yang dibuat di Indonesia dapat diakui di luar negeri, begitu pula sebaliknya, sehingga mediator asal Indonesia bisa memiliki standar praktik yang setara dengan mediator mancanegara.
Advokat di Garis Depan
(Kiri ke kanan) Ketua Tim Perumus Peradi-SAI, Swandy Halim; Ketua Umum DPN Peradi-SAI, Harry Ponto; dan Sekretaris Jenderal Peradi-SAI, Patra Zen pada RDPU Bersama Komisi III DPR RI. Foto: istimewa.
Anggota Tim Perumus lainnya, Andi F. Simangunsong, yang juga didaulat membawakan presentasi di hadapan Komisi III, menyatakan bahwa advokat memiliki perspektif unik karena berada di garis depan praktik hukum setiap hari. Pengalaman praktis tersebut menunjukkan masih banyaknya kelemahan dalam hukum acara perdata saat ini, baik dari aspek efisiensi maupun perlindungan hak-hak para pihak yang bersengketa. Advokat menurutnya bukan sekadar penonton dalam sistem hukum, sehingga suara dan masukan mereka harus menjadi bagian integral dalam merumuskan hukum acara perdata yang benar-benar bisa dijalankan secara aplikatif.
“Advokat itu bukan penonton. Kami ada di garis depan setiap hari. Karena itu, suara advokat harus menjadi bagian penting dalam merumuskan hukum acara perdata yang benar-benar bisa dijalankan,” terang Andi.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Peradi-SAI hadir dengan formasi lengkap yang terdiri atas berbagai tokoh penting organisasi, antara lain Wakil Ketua Umum, Dwi Ria Latifa dan Tisje Erlina Yunus; Sekretaris Jenderal, Patra M. Zen; serta sejumlah Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Komite seperti Henry Siahaan, Dewi Savitri Reni, Albert Aries, Mahareksha Dillon, Ola Dhifla, dan Novi Pramita. Kehadiran tim yang solid ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam mengawal perubahan regulasi yang fundamental bagi dunia hukum Indonesia.
Menutup rangkaian pemaparannya, Harry Ponto kembali menegaskan bahwa reformasi hukum acara perdata bukan sekadar masalah perubahan teks aturan. Hal ini adalah persoalan keberanian politik dan sistemik untuk membenahi mekanisme yang selama ini dianggap terlalu berputar-putar dan tidak produktif. Peradi-SAI menyatakan kesiapannya untuk terus terlibat aktif dalam memberikan kajian lanjutan dan dukungan teknis selama proses pembahasan RUU HAPER berlangsung di DPR RI. Tanpa adanya keberanian untuk melakukan perubahan besar pada struktur dan prosedur, keadilan bagi masyarakat akan terus tertunda dan pada akhirnya kehilangan makna sejatinya.
Artikel ini merupakan hasil kerja sama antara Hukumonline dengan Dewan Pimpinan Nasional Peradi Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi-SAI).
