Namun, Fikri lebih berharap munculnya kesadaran dari advokat sendiri untuk memberi bantuan hukum. Sejauh ini ia mengaku mendapat respon positif dari seluruh anggota Peradi ketika mensosialisasikan hal ini. “Hampir semua anggota bisa dibilang semangat. Justru ini yang mereka tunggu-tunggu. Pada umumnya rekan advokat lain juga sudah melakukan bantuan hukum, hanya tidak tercatat dan tidak terarah,” kata Fikri kepada hukumonline usai menandatangani nota kesepahaman dengan LBH Jakarta, Jumat (30/7).
Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat mengapresiasi peraturan yang telah dibuat oleh Peradi. Ia berharap tak ada pertentangan antara peraturan yang dikeluarkan Peradi dengan PP Bantuan Hukum. Baik mengenai hak penerima bantuan hukum maupun tanggung jawab pemberi bantuan hukum.
Tunggu Anggaran
Meski menyatakan pemberian bantuan hukum secara gratis ini adalah kewajiban advokat, namun Peradi belum akan menjatuhkan sanksi bagi yang tak mau melaksanakannya. Sementara kita belum berikan sanksi, karena ini masih tergantung kepada budgeting. “Nanti kalau pemerintah menyiapkan dananya, maka tidak ada lagi alasan bagi advokat untuk menolak. Bagaimana saya harus memaksa seseorang untuk menangani perkara probono, kalau biayanya tidak ada?” kata Otto.
Biaya yang dimaksud Otto tak lain adalah biaya operasional penanganan suatu perkara. Semisal biaya perkara, biaya pendaftaran gugatan, dan administrasi lainnya. “Yang kita paksa untuk bebas biaya itu kan lawyer fee-nya.”
Sementara Fikri memberi gambaran mengenai sanksi bagi pengabai bantuan hukum cuma-cuma. Berdasarkan PP Bantuan Hukum, sanksi kode etik siap mengancam para advokat yang tak mau memberikan bantuan hukum cuma-cuma. “Itu kewenangannya Dewan Kehormatan Peradi,” ujarnya.
Untuk mengingatkan, setidaknya ada empat jenis sanksi yang diatur dalam PP Bantuan Hukum itu. Mulai dari teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai 12 bulan berturut-turut sampai pemberhentiaan secara tetap dari profesinya sebagai advokat.
Lain lagi dengan Nurkholis. Merujuk pada RUU Bantuan Hukum, menurut dia sanksi etik saja tak cukup. Tujuannya agar lebih memastikan akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum tetap terjaga. “Kalau di RUU Bantuan Hukum sebagaimana dimandatkan dalam UU Advokat, kalau ada (advokat) yang menolak dia bisa dipidana.”
















