“Sebagai contoh, negara boleh mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok. Di satu sisi, si perokok bisa berdalih merokok adalah hak asasi. Tapi di sisi lain negara punya otoritas untuk membatasinya,” ujar Otto.
Agar negara tak sewenang-wenang juga menggunakan margin apresiasi, maka UUD 1945 sebenarnya sudah memberi batasan jelas. Pertama, pembatasan HAM harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Kedua, semata guna menjamin penghorman atas hak dan kebebasan orang lain. Ketiga, mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dan terakhir, tidak mengesampingkan HAM yang bersifat dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right).
Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 sudah membatasi secara tegas apa saja yang termasuk non derogable right, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
















