Kedua, UU No.18/2003 secara jelas menyatakan bahwa hanya ada satu wadah organisasi advokat. Berhubung Peradin berdiri setahun lebih awal dibandingkan Peradi yang baru berdiri pada 23 Desember 2004, maka mereka mengklaim Peradin lah yang dimaksud oleh UU No.18/2003.
Saat ini, perseteruan dua organisasi yang namanya hanya dibedakan oleh huruf ‘n' ini telah bergulir di PN Jakpus, dan telah melewati tahap duplik. Dalam eksepsinya, Peradi membantah tudingan yang menyatakan mereka bukanlah organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh UU No.18/2003.
Peradi mendasarkan bantahannya tersebut pada Pasal 32 ayat (3) UU No.18/2003. Dalam pasal tersebut dinyatakan: Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh delapan organisasi advokat.
Pasal tersebut kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka kemungkinan bagi organisasi advokat lain di luar delapan organisasi yang berdiri sebelum adanya UU Advokat untuk turut ‘mengelola' Peradi.
Menanggapi gugatan Peradin terhadap organisasinya, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan dengan santai menyatakan gugatan tersebut bukanlah hal besar baginya. Otto justru mempertanyakan keabsahan Peradin sebagai organisasi.
Bagaimana bisa mereka mengaku Peradin yang berdiri dua tahun yang lalu, sementara saya adalah anggota Peradin sejak 1984, ujarnya ketika ditemui di sela-sela acara Halal Bihalal Peradi (23/11).
Didukung Mahkamah Agung
Sementara itu, Agusman Candra Jaya dari Peradin mengatakan dalil keterlibatan delapan organisasi advokat dalam membidani lahirnya Peradi tidak tepat. Menurut Agusman, Pasal 32 ayat (3) UU No.18/2003 yang digunakan oleh Peradi justru secara jelas menyatakan delapan organisasi tersebut hanyalah menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat untuk sementara.
