Sebagai salah satu cara meningkatkan permodalan, suatu korporasi dapat menerbitkan ekuitas bersifat global bond atau obligasi global. Langkah ini dilakukan untuk menyiasati keterbatasan permodalan dalam negeri sehingga korporasi mencari investor asing.
Pada umumnya bunga yang ditawarkan oleh obligasi lebih tinggi daripada yang diberikan deposito sehingga mendukung investor untuk memilih menginvestasikan asetnya pada obligasi. Melihat makin gencarnya transaksi tersebut, Hukumonline bekerja sama dengan Tumbuan & Partners akan menyelenggarakan Webinar yang berjudul "Global Bond: Pemahaman Hukum, Strategi Penerbitan Bagi Korporasi, dan Pembelian Bagi Investor"secara daring pada Rabu, (27/10).
Dalam webinar ini hadir sebagai pembicara yaitu Jennifer B. Tumbuan selaku Managing Partner Tumbuan & Partners, Mada Herpadma Kusumasidarta selaku Senior Associate Tumbuan & Partners, dan Risman Yansen Mario Napitupulu selaku Associate Tumbuan & Partners. (Baca: OJK Revisi Aturan Soal Securities Crowdfunding)
Suatu transaksi global bond memiliki hubungan erat dengan peran konsultan hukum. Mada menjelaskan secara praktik penerbitan Ebus tersebut terdiri dari empat orang konsultan hukum yang terdiri dua orang dari Indonesia sebagai penerbit dan dua orang sebagai perwakilan pihak investor asing. Para konsultan hukum tersebut harus mampu menelaah peraturan-peraturan Efek Bersifat Utang/Sukuk (Ebus) dan regulasi yang terkait lainnya.
Dasar hukum transaksi global bond terdapat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK 11/2018 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional, Surat Edaran OJK S-161/D.04/2020 tentang Implementasi POJK 30/2019 Terhadap Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tanpa Penawaran Umum di Luar Wilayah Indonesia, POJK 31/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Lalu terdapat juga peraturan asing yaitu Rule 144A dan/atau Regulation S of the US Securities Act of 1933 (Global Bonds).
Mada menjelaskan konsultan hukum bertugas mengidentifikasi masalah hukum berupa penelaahan dari segi hukum terhadap perseroan atau legal due diligence. Kemudian, konsultan hukum menyampaikan temuan-temuan untuk kemudian dituangkan dalam pendapat hukum beserta konsekuensinya. Konsultan hukum juga membantu penyusunan perjanjian-perjanjian sehubungan penerbitan efek.
“Dan, konsultan hukum bertugas memberi pendampingan hukum,” katanya.
Terdapat tahapan-tahapan dalam persiapan penerbitan global bonds. Pertama, perlu dipersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan efek. Kedua, melakukan penunjukan lembaga dan profesi penunjang. Ketiga, melakukan pemenuhan persyaratan dokumen sesuai peraturan. Keempat, mendapatkan corporate approval. Kelima, mendapatkan persetujuan kreditur/supplier/pemilik aset/pihak ketiga lainnya. Keenam, menyiapkan keterbukaan informasi bagi perusahaan terbuka.
Kemudian, dokumen-dokumen hukum yang diperiksa yaitu berkaitan dengan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, perizinan, permodalan dan susunan pemegang saham dan ketenagakerjaan. Dokumen-dokumen lainnya yang harus diperiksa yaitu dokumen anak perusahaan, aset, perjanjian yang bersifat material dan perkara.
Dalam tugasnya, konsultan hukum menghasilkan berbagai jenis dokumen seperti laporan pemeriksaan segi hukum, pendapat segi hukum, aspek hukum yang terdapat pada offering memorandum dan perjanjian dan/atau dokumen transaksi terkait.
Penerbit global bonds wajib memperhatikan berbagai hal untuk memitigasi. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti risiko seperti negative covenants (perjanjian) yang memerlukan persetujuan tertulis dari pihak ketiga (sebelum penerbitan) dan trustee (setelah penerbitan), cidera janji, buy back, lembaga penyelesaian sengketa dan ketentuan berlaku di mana global bonds akan dicatatkan.
Sementara itu, Risman menjelaskan global bond merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan korporasi untuk menambah permodalan pada pasar modal selain right issue dan IPO (initial public offering).
Dia menjelaskan prinsip dasar global bond suatu utang yang diterbitkan kepada investor yang di dalamnya terdapat kewajiban pembayaran dan imbal hasil bagi investor. Keuntungan penerbitan surat utang ini korporasi mendapatkan penambahan dana sesuai dengan kebutuhan.
“Kemudian, penerbitan surat utang dapat tanpa jaminan atau collateral asalkan dilakukan pemeringkatan atau rating, tingkat suku bunga rendah serta dapat menjangkau berbagai investor,” ujarnya.
















