Betapa sentralnya peran lembaga peradilan mengenai HAM terpatri jelas dalam The United Nations Basic Principles on the Independence the Judiciary (1985). Empat dari sembilan poin pertimbangan diadopsinya dokumen internasional ini mengacu pada HAM. Hal yang sama juga dikukuhkan dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), empat dari sembilan butir pertimbangan pada Pembukaan (Preamble) ialah tentang HAM.
Interrelasi lembaga peradilan dan HAM bersifat simbiosis mutualis. Peradilan yang fair dan equal oleh lembaga kompeten, independen, dan imparsial merupakan HAM yang dijamin Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Sementara implementasi penegakan HAM pada ujungnya bergantung pada peran lembaga peradilan melalui putusan hakim.
Dalam konteks itu saya teringat ceramah Presiden Mahkamah Agung Belanda, Maarten Feteris, berjudul The Role of the (Supreme) Court Judges in a State Governed by the Rule of Law, 24 Mei 2016. Ia menyatakan: “…compliance with these fundamental rights cannot be left to the legislative or executive power; in respect of these rights, there is a clear and spesific task for the judiciary. For example, the accused in a criminal case must be given a fair trial, even if the political majority and the government would prefer to see otherwise”. Jadi lembaga peradilan wajib steril dari bias politik yang mendistorsi dan mereduksi HAM.
Lembaga peradilan bertindak sebagai pengontrol aksi-aksi negara (legislatif dan/atau eksekutif). Kedua cabang kekuasaan negara ini mungkin melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia (Helle Krunke dan Martin Scheinin, 2016: 5). Lembaga peradilan mesti tampil percaya diri sebagai pemeriksa dan penyeimbang (checks and balances) praktik kekuasaan legislatif dan eksekutif. Untuk itu, visi HAM Ketua MA perlu diwujudkan menjadi kebijakan konkret sehingga meminimalkan kesenjangan visi normatif dan situasi faktual yang terjadi di lembaga peradilan. Ada dua prioritas kebijakan yang perlu dilakukan.
Pertama, para hakim difasilitasi secara intensif dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan komprehensif dan mutakhir tentang dimensi luas HAM. Tidak semua hakim Indonesia akrab dengan HAM. Mereka tidak secara khusus dididik dan dilatih mendalami HAM. Materi HAM yang diperoleh hakim bersifat tambahan dan pelengkap. Padahal pentingnya pendalaman HAM tidak hanya untuk hakim yang bertugas di pengadilan HAM, tetapi juga bagi semua pelaku kekuasaan kehakiman.
Para hakim membutuhkan materi HAM untuk melaksanakan tugas yudisial, baik hakim yunior maupun hakim senior. Saat menjadi narasumber Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim diselenggarakan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada September 2018, saya menyaksikan para calon hakim memiliki kuriositas dan antusiasme tentang isu HAM berdimensi yudisial. Komnas HAM pun pernah menerima audiensi dari sejumlah hakim senior di kantor Komnas HAM untuk mendiskusikan isu HAM.
Kedua, putusan hakim pada setiap tingkat pengadilan harus kompatibel dengan prinsip HAM. Di samping harus memahami dimensi luas HAM (aspek kognitif), para hakim harus mengartikulasikan dan mengaksentuasikan prinsip HAM dalam putusannya (aspek afektif). Putusan hakim jangan sekadar menegakkan keadilan legal-formal, tetapi juga menegakkan keadilan berperikemanusiaan. Pekerjaan hakim bukan hanya pekerjaan praktis-teknis hukum, tetapi juga pekerjaan kemanusiaan. Sebagaimana sering dikemukakan Profesor Satjipto Rahardjo, “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Artinya, para hakim sejatinya merupakan pembela HAM (human rights defenders).
