Tak bisa dipungkiri Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selama ini punya peran penting terkait dengan keberadaan TKI. Soalnya, PJTKI tak cuma mencari dan merekrut calon TKI, tapi juga membekali sampai calon TKI siap untuk diberangkatkan ke luar negeri.
PJTKI pun harus bertanggung jawab terkait perlindungan TKI. Sayangnya, banyak pihak yang kerap menilai PJTKI tak mampu melaksanakan peran itu. Ujungnya, banyak TKI yang tersangkut masalah, namun tak jelas penuntasannya. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan pemerintah.
Demikian gambaran dari diskusi yang digelar Jaringan Revisi Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (JARI PPILN) yang dihadiri oleh pekerja migran, serikat pekerja, aktivis pekerja migran, lembaga pemerintahan terkait dan lainnya di Jakarta Selasa (6/11).
Pentingnya peran PJTKI kembali ditegaskan Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi. Ia bahkan menyebutkan ada Konvensi ILO No. 181 Tahun 1997 tentang Agen Swasta Dalam Penempatan Tenaga Kerja. Mengacu ketentuan itu, tiap negara punya tiga jenis pilihan untuk mengatur PJTKI.
Pertama, negara melarang PJTKI menempatkan TKI ke luar negeri. Kedua, pemerintah dan PJTKI saling bekerjasama untuk menempatkan TKI dengan regulasi yang ketat. Ketiga, PJTKI diberi kewenangan yang besar untuk menempatkan TKI ke luar negeri.
Di Indonesia, Palupi melihat tidak adanya ketegasan pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menerbitkan izin bagi PJTKI. Akibatnya, PJTKI yang sering melanggar aturan dan tidak menghormati HAM para TKI masih dapat beroperasi kembali walau sempat dicabut izinnya atau dibubarkan.
Mengutip data Kemenakertrans, Palupi mencatat hanya 30 persen PJTKI yang kinerjanya baik. Oleh karenanya, Palupi berharap penerbitan izin bagi PJTKI harus didasarkan pada sejauh mana PJTKI menghormati HAM para TKI yang direkrutnya.
Dari pantauannya, Palupi melihat Filipina melakukan hal itu, dimana terdapat lembaga khusus yang memantau perusahaan jasa tenaga kerja. Bila terbukti melakukan pelanggaran HAM pemerintah Filipina tidak memperpanjang izin perusahaan tersebut.
Palupi melihat pengelolaan TKI yang tidak didasarkan penegakan HAM sangat rawan terjebak perdagangan manusia. Ironisnya, Palupi sejauh ini belum melihat ada pelaku perdagangan manusia yang diadili. Padahal, Indonesia punya UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang khusus digunakan untuk menjerat para pelaku perdagangan orang.
Tak kalah penting, Palupi mengusulkan agar pejabat publik dan keluarganya dilarang untuk menjalankan bisnis PJTKI. Pasalnya, Palupi menilai hal itu turut melemahkan upaya perlindungan terhadap TKI.
Dipertahankan
Pada kesempatan yang sama, Direktur PTKLN Kemenakertrans, Ross Setyawati, mengatakan mengacu konvensi ILO itu, posisi PJTKI tidak dapat dihapus dalam pengelolaan TKI. Oleh karenanya, Ross mengatakan PJTKI yang ada saat ini harus dibenahi. Misalnya, syarat-syarat pendirian dan tanggung jawab PJTKI. “Pemerintah harus equal, kita harus melindungi TKI dan pengusaha (PJTKI, red),” ujarnya.
Untuk memaksimalkan upaya perlindungan terhadap TKI, Roos berpendapat, kerjasama dengan negara lain, khususnya di tingkat Asia harus ditingkatkan. Bukan hanya antar pemerintahan saja, namun seluruh pemangku kepentingan.
Menanggapi peran PJTKI, Staf Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Ikbal, mengatakan sektor swasta selama ini cenderung mengutamakan keuntungan. Oleh karenanya, pengelolaan TKI oleh sektor swasta menurut Ikbal menjadikan TKI kerap dianggap komoditas. “Muncul resiko itu (perdagangan manusia,-red),” ujarnya.
Walau sepakat dengan keikutsertaan PJTKI dalam merekrut dan menempatkan TKI, namun Ikbal mengatakan Kemlu menekankan agar terdapat regulasi yang tegas mengatur soal itu. Misalnya, monitoring yang dilakukan pemerintah terhadap PJTKI hingga penjatuhan sanksi tegas bagi pelanggar
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan lembaga yang dipimpinnya sampai saat ini masih melakukan upaya memaksimalkan perlindungan terhadap TKI. Misalnya, untuk mengakurasikan data TKI dan mengurangi calo dibentuk sistem data online yang sifatnya nasional.
Ketua Bidang Hukum, Perlindungan dan Advokasi Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Erika, mengatakan PJTKI tidak mudah menjalankan bisnisnya. Banyak hambatan dalam mengelola TKI. Misalnya, peran sponsor dan oknum lainnya yang kerap merugikan PJTKI. Tak jarang para oknum melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti memalsukan identitas calon TKI dan lainnya. Walau begitu, Erika mengakui terdapat pula oknum PJTKI yang menyalahi aturan.
Ironisnya, pemerintah pun dinilai tidak tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan kepada para oknum. Alhasil, ketika sebuah PJTKI yang dihentikan perpanjangan izinnya karena melanggar aturan, pada kesempatan selanjutnya perusahaan itu muncul dan beroperasi kembali. “Di stop izinnya, tapi (nanti) balik lagi. Ada sertifikat palsu yang APJATI laporkan, keluar lagi. Faktanya demikian” keluhnya.
Namun yang jelas, Erika mengatakan PJTKI, setidaknya yang menjadi anggota APJATI, berupaya mematuhi regulasi. Termasuk jika RUU PPILN mengambil alih sebagian peran yang dimiliki PJTKI khususnya yang menyangkut pembiayaan, Erika mengatakan hal itu tidak masalah. Misalnya, dalam mempersiapkan passport, surat kesehatan dan lainnya.
Menurut Erika, jika pemerintah mengurusi hal itu, maka resiko PJTKI dalam mengelola TKI akan terkurangi. Begitu juga terhadap wacana yang mengusulkan agar pekerja sektor domestik diambil alih pengirimannya oleh pemerintah. “Kami tidak keberatan,” pungkasnya.
