Berbagai latar belakang profesi menghiasi 87 nama calon anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) yang lolos tahap satu, atau fase administrasi. Dukungan bagi sejumlah nama dari berbagai organisasi mulai muncul.
Salah satunya, Persatuan Bank Nasional (Perbanas) yang menjagokan ekonom Umar Juoro untuk mengisi posisi DK OJK. Bahkan, Perbanas mengharapkan jatah setidaknya dua orang bankir masuk DK OJK nanti.
“Saya mengharapkan agar DK OJK nanti, dua orang di antaranya berasal dari Perbankan,” ungkap Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono ketika ditemui dalam Seminar Nasional Perbarindo – MediaBPR dengan tema “Masa Depan BPR di bawah OJK” di hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (23/02).
Sigit melanjutkan, OJK perlu dikendalikan oleh orang-orang yang memahami perbankan secara rinci, detil dan dalam. Jika OJK tidak dikelola oleh orang-orang perbankan, ia sendiri khawatir lembaga ini tidak akan berjalan dengan baik. Ia pun menyatakan bahwa OJK harus memberikan ruang dan hak hidup yang sama kepada seluruh bank, baik bank besar, bank menengah maupun bank kecil.
“Semua bank harus mempunyai hak yang sama untuk tetap hidup dan berkembang dengan sehat, tentunya pengambilan praktek-praktek perbankan yang prudent, hati-hati dan selalu mengutamakan mengenai manajemen resikonya,” lanjut Sigit.
Indonesia berhasil melewati dua krisis 2007-2008 dan 2010-2011 dengan baik. Sigit menyatakan bahwa hal ini harus dipertahankan karena ketika pengawasan dan pengaturan perbankan masuk ke OJK yaitu awal tahun 2014, Indonesia masih menghadapi ancaman krisis Eropa, di aman EURO Sun hingga saat ini belum jelas ujungnya dalam mengatasi persolan di Eropa.
“Memang secara langsung tidak terasa kepada kita, namun pasti 2014 ini akan menjadi suatu situasi yang penuh gejolak. Belum lagi 2014 bersamaan dengan Pemilu. Jadi kemungkinan ketidakpastian ini, selain dari luar juga berasal dari dalam. Dan negara akan tersita dengan persolan Pemilu,” jelas Sigit.
Menurutnya, OJK lahir dalam situasi yang penuh tantangan. Karena tantangan utama adalah adanya tekanan dari dalam dan juga luar, sehingga OJK harus dipimpin oleh orang-orang yang tangguh serta memahami sektor jasa keuangan.
Perihal pimpinan OJK nanti, setiap pimpinan OJK harus professional dan menarik garis tegas dan menyadari posisi sebagai regulator. Sigit yakin, orang-orang yang telah ia usulkan yang berasa dari banker untuk mengisi DK OJK akan bersikap tegas dan sadar akan posisinya. “Meskipun dulu banker menjadi bagian yang diawasi, namun sekarang berbalik menjadi mengawasi, saya rasa mereka akan menyadari akan posisi itu. Jadi tidak ada yang perlu dikawatirkan karena mereka tau sal seluk beluk perbankan,” tutur Sigit.
Ia pun mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam seleksi calon DK OJK ini seperti Pansel, Presiden dan DPR agar meminta pendapat pelaku industri keuangan melalui asosiasi. “Kami tidak memaksakan harapan kami, tapi paling tidak kami dimintakan pendapatnya,” tegas Sigit.
Mengenai nama-nama calon anggota yang telah diumumkan oleh Pansel, Sigit enggan berkomentar. ia hanya mengharapkan agar Pansel mampu menyaring calon-calon yang tidak hanya memiliki kompetensi dan kejujuran, namun juga memiliki pengalaman dalam bidang perbankan.
“saya tidak mau berkomenter persoalan itu, karena akan menimbulkan polemik. Namun, dari Perbanas berharap agar ada dua orang wakil perbankan yang menjadi DK OJK,” lanjut Sigit.
Mengenai persoalan iuran yang akan dipungut oleh lembaga OJK, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyatakan bahwa pungutan ini sudah diatur dalam UU OJK. Sejauh ini, pihak perbankan harus mengikuti semua yang telah diatur dalam UU.
“Formulasi ini diamanahkan oleh UU, tapi formulasinya harus pas. Karena kemampuan industri keuangan BPR, sudah membayar premi LPS, nah kemudian harus bayar OJK. Jadi harus dibikin altrnatif yang terbaik,” jelas Joko.
Joko berharap agar untuk BPR, premi yang dibebankan hanya premi LPS saja. Menurutnya, UU menuliskan bahwa pungutan ini bisa berasal dari RAPBN dan atau memungut dari industri. Jadi kebijakannya tergantung kepada pemerintah. Ia merasa, jika lembaga OJK juga memungut iuran dari BPR, maka akan memberatkan industri.
