Perbuatan Hakim Syarifuddin Hanya Suap Pasif

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta, Syarifuddin dinilai melakukan perbuatan suap pasif oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (28/2). Atas dasar itu, majelis hakim menghukum Syarifuddin, empat tahun penjara. Padahal, dalam rekuisitor, penuntut umum, perbuatan Syarifuddin layak diganjar 20 tahun penjara.

Majelis menilai, terdakwa Syarifuddin terbukti menerima suap Rp250 juta dari Kurator Puguh Wirawan. Hanya karena membiarkan penjualan aset tanah SHGB 7251 milik PT Sky Camping Indonesia (SCI) secara non boedel pailit.

Selain pidana penjara, majelis juga menghukum Syarifuddin untuk membayar denda sebesar Rp150 juta subsider empat bulan kurungan. Terdakwa dianggap melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Syarifuddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan keempat," ujar Gusrizal.

Dalam pertimbangannya, Hakim Anggota Ugo menuturkan, pihaknya tak sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan perkara Syarifuddin sama dengan kasus yang melilit Jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam requisitor sebelumnya, penuntut menilai, Syarifuddin telah melakukan tindak pidana suap pasif yang aktif, bukan melakukan tindak pidana suap pasif sebagaimana Pasal 5 Ayat (2) UU Pemberantasan Korupsi.

Namun dari fakta persidangan, kata Ugo, kasus Urip Tri Gunawan sebagai pembanding oleh jaksa dengan kasus terdakwa Syarifuddin berbeda satu sama lain. Menurutnya, kasus terdakwa Syarifuddin adalah kasus suap pasif, sedangkan dalam kasus Urip Tri adalah kasus suap aktif.

"Sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal suap aktif atau suap pasif seperti yang didalilkan penuntut umum," ujarnya.

Terkait permintaan jaksa untuk pembuktian terbalik sejumlah harta Syarifuddin, hakim juga tak sependapat. Menurut majelis, pembuktian terbalik yang dimaksud dalam Pasal 38B UU Pemberantasan Korupsi adalah pembuktian terbalik terbatas. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 37 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harta tersebut harus didakwakan terlebih dahulu oleh penuntut umum.

Namun, dalam surat dakwaan penuntut umum sebelumnya, terdakwa hanya diduga menerima uang Rp250 juta. Sedangkan sejumlah uang asing yang nilainya miliaran rupiah itu tidak masuk ke dalam surat dakwaan penuntut umum KPK. Maka itu, majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang ada dalam tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP.

Atas hal itu, majelis memutuskan agar uang asing yang disita dikembalikan ke Syarifuddin. Sedangkan uang Rp250 juta dirampas untuk negara. "Karena uang asing dan barang bukti lainnya tidak ada perkara pokok tidak dapat dipertimbangkan majelis dan harus dikembalikan ke terdakwa," tutur Ugo.

Hakim Anggota Mien Trisnawati mengatakan, terdakwa Syarifuddin selaku hakim pengawas kepailitan telah 'membiarkan' terjadinya penjualan aset SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra.

Padahal, selaku hakim pengawas, terdakwa harusnya mengeluarkan penetapannya terhadap aset tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini dikutip majelis dari keterangan ahli M Hadi Subhan di persidangan.

"Harusnya terdakwa selaku hakim pengawas melakukan penetapan terhadap aset tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) hingga ayat (4) UU Kepailitan sebagaimana keterangan Ahli M Hadi Subhan. Hakim pengawas merupakan perpanjangan dari hakim pemutus," tutur Mien dalam pertimbangan hukumnya.

Maka itu pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan kliennya bersikap diam atau pasif terkait penjualan aset ini tidak diterima oleh majelis hakim. Karena terdakwa Syarifuddin telah melakukan tindakannya terhadap penjualan aset non boedel oleh kurator yakni memberikan tiga opsi, yakni terhadap aset di Gunung Putri yang dijual secara non boedel agar diajukan PK ke Mahkamah Agung, terhadap rencana daftar pembagian jika tak disepakati harus dilakukan renvoi prosedur, dan kurator menyurati pihak BNI untuk aset lainnya.

"Terdakwa tidak membuat produk hukum apapun." Perbuatan terdakwa ini dianggap merusak citra hakim dalam penegakan hukum.

Terkait putusan ini, terdakwa Syarifuddin langsung menyatakan banding baik untuk putusan akhir ataupun putusan sela. Maka itu, ia meminta kepada majelis untuk memberikan amar pertimbangan dalam putusan sela dan putusan akhir majelis.

"Kami menyatakan banding terkait putusan majelis tadi," ujar Syarifuddin di persidangan. Sedangkan Jaksa Zet Tadung Allo juga berpikir akan mengajukan banding. "Kita kaji dahulu (pertimbangan hakim)," pungkasnya.