Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. |
Misalnya, terhentinya upaya mempengaruhi putusan dalam perkara Probosutedjo sampai pada Abdul Hamid, Kepala Seksi Pengawasan Pidana Umum MA. Karena, Abdul Hamid menolak membantu memenangkan perkara Probosutedjo. Hal ini menurut Sutiyono menyebabkan unsur mempengaruhi putusan hakim tidak terpenuhi.
Selain penolakan Abdul Hamid, kejadian saat perkenalan Pono Waluyo dengan Probosutedjo juga dijadikan dasar pendapat Sutiyono. Saat itu, Pono menipu Probosutedjo ketika dirinya menerima telepon dari Sudi Achmad. Dikatakan Pono ke Probosutedjo, yang menelepon dirinya adalah Bagir Manan.
Selanjutnya, soal uang yang diterima oleh para terdakwa, masing-masing; Malem Pagi, Rp30 juta, Sriyadi, Rp1,250 milyar dan Suhartoyo sebesar Rp102 juta, Sutiyono menganggap uang tersebut bukanlah pemberian yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 11 UU Korupsi, tetapi merupakan hasil penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Hal ini didukung fakta cairnya dana dari Probosutedjo setelah Probosutedjo menerima salinan putusan palsu yang dibuat Sudi Achmad.
Khusus untuk Suhartoyo, Sutiyono menyatakan Suhartoyo tidak terbukti melakukan permufakatan jahat baik dengan Sudi Achmad, Pono Waluyo untuk memberikan sesuatu hadiah kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan. Oleh Sutiyono, Suhartoyo dinilai tidak mempunyai peranan dalam pengurusan perkara Probosutedjo. Pasalnya, Suhartoyo tidak pernah diikutsertakan dalam setiap upaya pengurusan perkara Probosutedjo.
Pertimbangan Majelis
Diluar dissenting opinion Sutiyono, hampir sama dengan analisa yuridis penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pertimbangannya, majelis yang diketuai Kresna Menon menyatakan tiga terdakwa, Malem Pagi Sinuhaji, Sriyadi dan Suhartoyo terbukti melakukan permufakatan jahat untuk mempengaruhi putusan hakim dengan memberikan janji atau hadiah. Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU Korupsi.
Menurut majelis, mengingat sifat tindak pidana dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai tindak pidana sendiri.
