Selain itu, para terdakwa juga dianggap terbukti dakwaan kedua yang pertama, yakni melanggar pasal 5 ayat 2 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena, para terdakwa sebagai pegawai negeri sipil pada MA menerima uang untuk mengurus perkara korupsi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan terdakwa Probosutedjo yang berada dalam proses kasasi.
Probosutedjo
Usai putusan, penasihat hukum Suhartoyo langsung mengajukan banding. Sementara, Malem Pagi dan Sriyadi menyatakan masih pikir-pikir. Ditemui usai sidang, Johnson Damanik, salah satu penasihat hukum Malem Pagi menyatakan jika pendapat Sutiyono telah diuraikan dalam pembelaan. Kronologisnya, kalau tidak ada putusan palsu yang dibuat Sudi Achmad, uang itu tidak akan keluar, tukas Johnson.
Meski mengaku menghormati putusan majelis, Johnson menyatakan ada ketidakseimbangan antara legal justice dengan social justice yang dipakai dalam memutuskan perkara ini. Yang lebih menonjol social justice-nya, karena dari awal opini publik sudah dibentuk sedemikian rupa. Sehingga yang disorot dalam perkara bukan perbuatan terdakwa tapi MA-nya. Itu yang dikejar, tutur Johnson.
Apalagi, imbuh Johnson, jika perbuatan kliennya dianggap sebagai tindak pidana korupsi, mengapa Probosutedjo sebagai orang yang berkepentingan tidak diseret. Padahal, dalam tindak pidana korupsi, yang menyuruh melakukan, yakni Probosutedjo harus ikut dijadikan tersangka, meski Probosutedjo bertindak selaku saksi pelapor. Beda dengan tindak pidana penipuan, dimana Probosutedjo dapat dianggap sebagai korban.
