Perjalanan di Tengah Badai

Ketika Marco Polo, eksplorer, penulis dan pedagang terkenal dari Venesia pada tahun 1271 sampai 1295 melakukan perjalanan melalui jalan sutera di benua Asia bersama ayahnya, Niccolo, dan pamannya, Maffeo, Marco tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya, apalagi pada waktu Marco harus berinteraksi dengan sangat intens dengan Kublai Khan, penguasa besar Mongol masa itu, dan akhirnya menjadi duta luar negeri Khan. Marco yang dididik dan dibesarkan dalam tradisi pedagang Venesia dan hukum Romawi, harus bertahan hidup di tengah intrik istana Kublai Khan yang menerapkan hukum Mongol (bermula dari Kode Genghis Khan, kakek Kublai) di tengah pemerintahan transisi budaya padang rumput yang keras, menuju budaya yang lebih kompleks di China setelah Kublai menumbangkan Dinasti Song.

Perjalanan Marco menginspirasi begitu banyak filsuf, penguasa dan pemikir masa itu, bahkan sampai saat ini. Suatu perjalanan yang membuka pengetahuan tentang adanya orang, bangsa dan budaya serta peradaban asing. Suatu perjalanan yang membuka pikiran mereka bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, bahwa kita lebih bermakna bila dapat hidup berdampingan dengan mereka yang berada di luar sana. "Perjalanan" seseorang, sekelompok orang, bangsa, atau bahkan sistem hukum atau kenegaraan, ditentukan oleh begitu banyak faktor yang mengubah cara berpikir dan perspektif mereka. Seringkali perubahan baru terjadi ketika suatu perjalanan itu memakan waktu yang panjang. Tetapi seringkali pula perubahan itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Indonesia menjadi merdeka dan menjadi Republik seperti sekarang ini setelah ratusan tahun berproses, tetpi mulai lebih efektif sejak awal Abad 20, pada saat mulai bangkitnya nasionalisme Indonesia.

Kekuasaan represif Suharto dengan Orde Barunya tumbang setelah 30-an tahun berkuasa, hanya karena rusaknya sistem keuangan di Asia dalam krisis moneter dan keuangan Asia selama beberapa bulan saja pada tahun 1998. Korupsi dan buruknya infrastruktur dan tata kelola negara menjadikan tumbangnya Orde Baru sebagai titik tolak bagi concerned citizens untuk melakukan reformasi besar-besaran pada sistem kenegaraan, kelembagaan negara, dan sistem hukum yang lebih mencerminkan tata kelola yang baik dan pro demokrasi. Proses tersebut telah berjalan 22 tahun, dan masih berjalan sampai saat ini, dengan segala tantangan, masalah, keberhasilan dan kegagalannya. Perjalanan bangsa ini ke depan masih panjang menuju cita-cita negara demokrasi, dan seperti perjalanan Marco Polo waktu itu, saat ini kita masih belum atau mungkin tidak akan pernah bisa melihat ujung dari perjalanan itu.

Perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini di Amerika Serikat, Eropa, belahan dunia Arab, China dan banyak negara di kawasan Asia karena masalah perang dagang, perang mata uang, perebutan wilayah, regionalisasi ekonomi, nasionalisme sempit, populisme, perubahan iklim, kemiskinan, ketahanan pangan, rasialisme, perang teknologi, deglobalisasi, dan begitu banyak ketegangan yang terjadi antar etnis, bangsa, kawasan dan negara, menjadikan "perjalanan" banyak orang, kelompok orang, bangsa dan negara semakin sulit diprediksi.

Ketika dunia masih berkontraksi tanpa henti dan tanpa arah seperti itu, seolah belum cukup semua ketidakpastian itu, tiba-tiba muncul satu musuh atau bahaya baru bersama dari semua orang, bangsa dan negara sedunia, Coronavirus 2019 (Covid-19), yang sekarang ini sudah menginfeksi 10.408.433 orang di seluruh dunia, dan membunuh 508.078 orang di seluruh dunia (Worldometers, 30 Juni 2020). Di Indonesia, jumlah orang terinfeksi sudah sebanyak 55,092, dengan jumlah kematian 2.805 orang. Dengan jumlah tes PCR (polymerase chain reaction) secara kumulatif baru mencapai 478.953, atau sampai tanggal 12 Jui 2020 (Data Woldometers) hanya sekitar 1.752 tes dilakukan dari setiap 1 juta penduduk Indonesia, maka Indonesia menurut para ahli pandemi merupakan salah satu negara yang terendah rasio kecukupan tesnya di dunia.  Sejumlah ahli pandemi mengatakan bahwa bila rasio tes PCR ditingkatkan, maka jumlah orang yang terdeteksi telah terinfeksi di Indonesia sebenarnya jauh lebih tinggi dari statistik yang diumumkan oleh pemerintah.

Bukan maksud Penulis untuk membicarakan aspek kebijakan, aspek penanganan pandemi, dan upaya yang telah dan harus dilakukan oleh baik pemerintah, swasta dan anggota masyarakat tentang bagaimana menghadapi pandemi dan kehidupan selama dan setelah pandemi. Dari tren yang terlihat, sudah banyak pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun di luar pemerintah yang sudah tidak sabar untuk memasuki kehidupan normal yang baru karena tekanan ekonomi makin membesar, dan persoalan sosial yang menyertainya merupakan risiko yang harus dengan cepat diredam. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan stimulus ekonomi dan perpajakan, bantuan langsung tunai dan non-tunai kepada masyarakat yang sangat terdampak, mendukung fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Biarlah nanti sejarah yang akan menilai, apakah setahun atau dua tahun dari sekarang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, sektor swasta, dan kita sendiri sebagai anggota masyarakat dalam menghadapi krisis ini menimbulkan penyesalan atau justru merupakan tindakan kita yang paling bijaksana dalam hidup kita.

Konteks yang akan dicoba dibahas dalam tulisan ini adalah tadi, bahwa kita menghadapi suatu masa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia, dengan skala seperti ini, yang menimbulkan banyak ketidakpastian. Yang jelas, semakin lama suatu negara atau wilayah gagal menekan angka infeksi terhadap penduduknya, maka semakin lama juga negara atau wilayah tersebut dapat bangkit memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosialnya. Mustahil bahwa suatu negara atau wilayah yang tercatat tinggi atau tertinggi infeksi di populasinya akan mampu untuk cepat bangkit. Apalagi negara atau wilayah yang sistem dan fasilitas kesehatannya buruk atau tidak mencukupi.

Lembaga-lembaga dunia seperti World Bank, IMF dan kumpulan negara-negara maju seperti G-20 telah meramalkan bahwa kontraksi ekonomi yang terjadi sekarang ini telah menimbulkan resesi yang sangat dalam, tanpa membedakan apakah itu negara maju, negara emerging markets, atau negara yang masih terbelakang secara ekonomi. GDP riil dari negara-negara G20 berkontraksi turun 3.4% pada kwartal pertama 2020, jauh lebih dalam dari kontraksi yang terjadi pada krisis Asia 1998 dan resesi 2008 (OECD 11 Juni 2020), sementara itu ekonomi global menyusut sebanyak 4.9%, sedangkan Indonesia sendiri berkontraksi lebih ringan, antara 0,3%-3% tahun ini, dengan sejumlah 5,5 juta orang diperkirakan akan kehilangan pekerjaan terutama di sektor informal. Hal ini memaksa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun (AS$49,3 miliar) untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan mendukung sistem kesehatan yang lebih handal.

Semua angka itu hanya perkiraan di tengah ketidakpastian, karena baik buruknya kondisi dan dampak pandemi suatu negara masih ditentukan oleh: (a) apakah Covid-19 akan melemah atau malah makin liar bermutasi, (b) apakah vaksin yang tepat akan dapat cepat ditemukan, diproduksi dan didistribusikan secara adil ke sejumlah 7,8 miliar penduduk dunia, (c) sementara vaksi belum mencapai mayoritas dari kita, seberapa jauh keberhasilan suatu negara atau wilayah mendisiplinkan penduduknya untuk hidup dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat, dan (d) seberapa sukses suatu negara memperbaiki sistem dan fasilitas kesehatannya untuk meningkatkan jumlah yang disembuhkan dan menekan tingkat kematian.

Pandemi Covid-19 yang sudah melanda ke seluruh negara di dunia, kecuali beberapa negara pulau yang kecil di Pasifik atau negara yang sistem informasinya tertutup seperti Korea Utara, mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Yang jelas kita lihat: (i) hubungan internasional antar negara, bangsa dan penduduk menjadi sangat terdampak karena tertutupnya banyak perbatasan negara terkait dengan pembatasan wilayah dan kegiatan sosial, (ii) sistem transportasi juga terganggu sehingga orang tidak lagi bisa berpergian dengan bebas mengurus kepentingannya, (iii) orang yang selama ini berinteraksi untuk urusan negara, bisnis atau sosial dengan tatap muka, menjadi terhalang dan harus melakukannya dengan cara lain yang memungkinkan dengan bantuan teknologi, tentu saja hal ini dapat mempengaruhi capaian-capaian yang dulu hanya bisa diraih dengan bertemu dan tatap muka, (iv) arus orang dan barang menjadi terdampak karena batasan-batasan tersebut, (v) produksi barang dan jasa serta peredaran uang juga sangat terdampak karena banyaknya batasan di sejumlah negara atau wilayah, (vi) likuiditas dana yang diharapkan dari dunia perbankan dan keuangan menjadi semakin sulit diperoleh terlepas dari semua program stimulus yang diberikan, sehingga memberi dampak negatif terhadap ketahanan dan keberlangsungan industri dan jasa, terutama di tingkat kecil dan menengah, (vii) orang, dunia usaha dan negara mulai gagal atau terpaksa mengurangi ketaatannya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga, (viii) peraturan dan kebijakan berubah, menyesuaikan dengan kondisi kedaruratan, sehingga anggota masyarakat, sektor usaha dan lembaga-lembaga negara serta merta harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, (ix) stagnasi bahkan penciutan pertumbuhan ekonomi, proses produksi dan pemberian jasa tersebut mengakibatkan jutaan orang harus kehilangan pekerjaan, dan (xi) kemiskinan bertambah, bahkan negara-negara yang selama beberapa tahun terakhir sudah mampu memperbaiki diri dengan mengurangi tingkat kemiskinan, harus kembali ketitik semula.

Rentetan masalah ini, kalau tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak lanjutan berupa kurangnya persediaan pangan, keresahan sosial dan perubahan politik besar-besaran yang sangat mungkin mengubah peta politik dan perdamaian dunia. Pelajaran cepat yang kita dapatkan dari pandemi Covid-19 selama 4 bulan terakhir sejak kasus Covid-19 pertama terdeteksi secara resmi, mengubah semua rutinitas kita sebagai anggota masyarakat hukum Indonesia.

Di bidang legislasi, begitu banyak perubahan harus dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan semua persoalan dan potensi masalah di atas. Pembuat kebijakan kita dikenal karena kelambatannya dalam "membaca" aspirasi masyarakat termasuk bagaimana membuat aturan yang mendukung akselerasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Kita juga dikenal tidak sensitif didalam membuat aturan baru atau mengubah peraturan lama. Setiap aturan tentu berdampak pada penerimaan negara, pertumbuhan bisnis, kesetaraan berusaha, dan hak-hak masyarakat yang langsung atau tidak langsung terdampak oleh aturan tersebut. Proses legislasi RUU KPK, Omnibus Law, RUU Minerba, RUU KUHP dan banyak lainnya hanya sedikit contoh, yang menunjukkan ketidakmampuan pembuat aturan untuk mengendalikan prosesnya dengan baik.

Aturan yang buruk akan menjadi bulan-bulanan proses peninjauan kembali. Aturan yang buruk akan menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang tidak murah. Dan aturan yang buruk akan menarik mundur semua kemajuan yang pernah kita capai. Suasana krisis menghendaki adanya aturan-aturan baru yang dikeluarkan dengan cepat, dan diharapkan bisa menanggulangi atau mengurangi dampak negatif krisis. Suasana krisis menyebabkan partisipasi masyarakat, disengaja oleh pembuat kebijakan atau tidak, menjadi berkurang karena pembatasan-pembatasan ruang gerak. Dengan kualitas pembuat kebijakan kita seperti itu, dan kurangnya partisipasi masyarakat, dikuatirkan yang muncul nanti adalah aturan-aturan yang buruk tadi.

Dibidang dunia usaha, dengan kontraksi ekonomi yang begitu hebat, banyak perusahaan besar, menengah dan kecil akan mengalami kesulitan untuk menembus pasar dunia yang terdampak badai resesi yang sama. Kemampuan beli konsumen sangat melemahkan permintaan, dan peta daya saing industri dan jasa berubah dengan cepat. Akibatnya dunia usaha harus mengubah strategi investasi dan operasinya, mengubah cara pengelolaan usahanya, dan mengubah sasaran-sasaran jangka dekat dan menengahnya. Mereka juga bergumul dengan cara baru untuk menganalisa dan memitigasi risiko. Mereka dipaksa membuat hutang baru ditengah kondisi pendanaan yang tidak likuid, merestrukturisasi organisasi dan hutang-hutangnya, merombak manajemen dan menggunakan semua teknologi baru yang tersedia untuk bisa tetap mempertahankan dan menjalankan usahanya ditengah kenormalan baru ini.

Profesi hukum, apakah itu advokat atau konsultan hukum, dan penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan hakim juga dituntut untuk menggunakan cara dan pendekatan baru dalam menyikapi perubahan-perubahan baru tersebut. Profesi dan penegak hukum harus lebih mampu membaca dan memahami maksud sebenarnya dari kebijakan penanganan krisis. Bacaan dan pemahaman yang salah akan menimbulkan masalah dimasa depan yang hanya akan membawa kita ke penegakan hukum semu, jauh dari tujuan untuk secepatnya kembali hidup dengan normal baru, dan jauh dari tujuan hukum untuk mendapatkan kepastian dan keadilan.

Sudah cukup semua kesalahpahaman yang sengaja atau tidak sengaja ditimbulkan dalam penanganan hukum kasus BLBI dan Century. Semua celah dan kesalahan hukum dan adminsitrasi dari program stimulus, pengucuran dana negara besar-besaran untuk menanggulangi krisis dan bagaimana itu semua diawasi, kalaupun itu ada, harus bisa diperbaiki dari sekarang, sebelum itu berpotensi menjadi masalah hukum. Kebijakan bukan tindakan kriminal dan karenanya pembuat dan pelaksananya yang bertikad baik tidak bisa dikriminalisasi. Akan tetapi perbuatan curang, korupsi, dan pemakaian celah hukum dalam pelaksanaan penanganan krisis untuk tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain harus dengan tegas dihukum berat. Pejabat negara, advokat dan penegak hukum yang korup oleh sistim perundangan kita dihukum lebih berat dari koruptor biasa. Siapapun yang mencuri dan menyalahgunakan wewenang pada saat menanganan krisis karenanya juga harus dihukum lebih berat.

Kegiatan pemerintahan, dunia usaha, pendidikan dan kesehatan, serta semua bidang lainnya mau tidak mau terpaksa menggunakan teknologi maju dalam kondisi krisis ini. Investasi besar mau tidak mau harus dilakukan oleh pihak-pihak ini untuk membangun sistem kerja dengan teknologi tinggi. Penggunaan big data dan artificial intelligence untuk proses bisnis, risk management, dan operasi lapangan dengan remote smart dashboard yang berada dalam genggaman tangan pembuat keputusan dimanapun mereka berada merupakan cara baru yang tidak terelakkan. Demikian juga halnya dengan profesi hukum dan penegak hukum. Penggunaan data dan informasi dengan teknologi tinggi bukan saja menghasilkan analisa hukum yang lebih akurat, tetapi juga mempercepat proses dan karenanya mengurangi biaya operasi. Sistem kerja yang baru ini lebih menjamin berkurangnya kesalahan karena perbedaan interpretasi hukum dan penerapan hukum yang tidak tepat. Pada akhirnya, dengan sistem baru ini pencari keadilan akan mendapati bahwa keadilan akhirnya sampai juga kepada mereka yang selama ini terabaikan.

Krisis masih panjang, kita masih harus bersyukur diberi waktu dan akal sehat untuk menyikapi semua cobaan ini dengan tangan dingin dan hati terbuka. Siapa tahu, krisis karena pandemi Covid-19 ini, dan dengan sistem kerja yang baru ini, akan membawa suatu perbaikan yang mujarab atas semua kesalahan, kecerobohan dan ketidak hati-hatian kita selama ini yang menyebabkan kondisi hukum dan penegakkan hukum kita bermasalah berkepanjangan. Marco Polo akhirnya kembali ke Venesia dari perjalanan panjangnya ke dunia baru yang penuh bahaya dan tantangan. Indonesia akhirnya merdeka. Kekuasaan represif Orde Baru akhirnya berakhir. Hendaknya kita semua mempunyai jiwa tidak pantang menyerah seperti Marco Polo, para pendiri bangsa, dan para pejuang reformasi dalam menghadapi badai ini.

*)Arief T Surowidjojo, Co-Founder Hukumonline