Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan jumlah perjalanan dinas fiktif pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menunjukkan kecenderungan penurunan yang siginifikan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BPK Hasan Basri, di Jakarta, Selasa (29/5).
“Pada umumnya mereka takut ketahuan kalau terus menerus memberikan laporan fiktif atas perjalanan dinas,” katanya.
Menurut Hasan, adanya kecenderungan penurunan perjalanan dinas fiktif tersebut dikarenakan persoalan ini begitu mudah untuk diungkap. Dia berharap, setelah adanya temuan perjalanan dinas fiktif oleh BPK, pengawasan internal atau inspektorat di masing-masing K/L juga harus segera meningkatkan pengawasannya.
Selain itu, perlu ada komitmen yang kuat dari para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak lagi melakukan hal yang serupa. “Jadi, hanya orang orang yang nekad saja yang masih melakukan hal seperti itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem at cost yang digunakan pemerintah pusat dalam melakukan perjalanan dinas secara umum sudah lebih baik. Hal itu terbukti dari adanya penurunan perjalanan dinas yang fiktif. BPK, katanya, telah menemukan dan memerintahkan oknum yang membuat laporan fiktif atas perjalanan dinas agar mengembalikan uang perjalanan dinas kas negara serta memberikan sanksi kepegawaian kepada yang bersangkutan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan saat ini anggaran belanja untuk perjalanan dinas banyak yang terpakai dengan tidak semestinya dan mengakibatkan kebocoran hingga 40 persen. Menurutnya, dari audit BPK banyak sekali ditemukan praktik-praktik yang tidak taat aturan. Hal tersebut merupakan tindak kejahatan terkait penggunaan belanja negara.
Untuk itu, Menkeu mengharapkan aparat internal Inspektorat Jenderal dapat mengusut belanja untuk perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena hal ini juga terjadi dalam belanja modal maupun belanja barang yang lain.
“Ini semua harus kita jaga karena kita perlu dalam kondisi sekarang ini kita berhemat atas anggaran kita karena kondisi dunia yang berat dan kita mesti menggunakan anggaran kita yang berkualitas dan tepat sasaran,” tutur Menkeu.