Kalangan masyarakat sipil mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang telah diteken Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kesepakatan dagang itu dinilai jomplang karena menguntungkan AS dan merugikan Indonesia.
Pemerhati Kebijakan Digital, Wahyudi Djafar, menyoroti klausul yang berkaitan dengan perdagangan digital. Dia melihat dalam klausul itu ada ketentuan yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dengan AS sebelum meneken perjanjian dagang dengan negara lain. Hal ini akan berdampak terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati Indonesia seperti perjanjian perdagangan bebas Asean-China yang disepakati Oktober 2025 lalu.
Padahal perang dagang China-AS sedang berlangsung sengit. Hal serupa juga disepakati Indonesia dengan Uni Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Menurut Wahyudi hal ini akan menyulitkan Indonesia karena substansi masing-masing perjanjian menerapkan standar yang berbeda.
“Ini masalah berat bagi Indonesia, kita mau comply terhadap standar yang mana? Jadi kita sedang cari masalah sendiri,” kata mantan Direktur Eksekutif Elsam itu dalam diskusi yang digelar koalisi masyarakat sipil bertema ”Bahaya di Balik Perjanjian Dagang USA-Indonesia dan Problematika Pengiriman Militer Ke Palestina (BOP): Imperialisme Gaya Baru?,” Rabu (25/02/2026) kemarin.
Baca juga:
- 2 Manuver Diplomatik Ini Berpotensi Kuat Melanggar Konstitusi dan Hukum Internasional
- Perjanjian Dagang AS-Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah, Masyarakat Sipil Bakal Gugat
Perjanjian dagang AS-Indonesia juga berdampak terhadap keselarasan dengan hukum nasional seperti transfer data lintas negara. Dalam perjanjian itu ada klausul yang mewajibkan Indonesia memberi kepastian hukum untuk transfer data pribadi dari Indonesia ke AS dan dianggap hukum di AS setara Indonesia.
Padahal dalam konsep pelindungan data pribadi suatu negara dianggap setara jika antara negara pengirim dan penerima data punya hukum yang sejajar. Masalahnya, sampai sekarang AS belum punya regulasi perlindungan data pribadi yang komprehensif di tingkat federal.
