Terbaru

Perjanjian Pranikah: Definisi, Tujuan, Isi, dan Larangannya

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat menjelang atau di mata pernikahan berlangsung. Dalam praktiknya, perjanjian jenis ini masih kerap dianggap tabu.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit

Kemudian, Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Waktu mulai berlakunya perjanjian pranikah berdasarkan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan.

Penting untuk diketahui bahwa perjanjian pranikah merupakan pilihan opsional, tidak “wajib” dibuat jika tidak diinginkan. Namun, tanpa ada perjanjian pranikah, sebagaimana diterangkan Pasal 146 KUH Perdata, hasil-hasil dan pendapatan istri masuk dalam penguasaan suaminya.

Isi Perjanjian Pranikah

Isi perjanjian pranikah dapat berupa banyak hal. Dapat berupa pemisahan harta, pemisahan utang, hak asuh anak terjadi perceraian, hak dan kewajiban selama pernikahan, dan segala kesepakatan bersama yang perlu dituliskan.

Terkait isi perjanjian pranikah, sebagaimana diterangkan Mike Rini (dalam Faradz, 2008: 251) ada empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatannya, antara lain:

  1. Keterbukaan

Kedua pihak harus terbuka dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan, baik sebelum menikah hingga setelah menikah kelak. Keterbukaan yang dimaksud adalah berapa jumlah harta bawaan masing-masing dan potensi harta mengalami pertambahan saat bersama. Tidak luput juga soal utang bawaan masing-masing. Terkait utang, penting untuk dibahas siapa yang kelak akan bertanggung jawab menanggung utang tersebut. Keterbukaan dimaksudkan agar kelak tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

  1. Kerelaan

Dalam penulisan isi dan segala hal menyangkut perjanjian pranikah, kedua pihak haruslah saling rela menyetujui isinya dan mau menandatanganinya tanpa paksaan. Apabila dibuat dengan paksaan, perjanjian ini dapat terancam batal.

  1. Bantuan pihak obyektif

Mintalah bantuan pada pihak berwenang dengan reputasi yang baik dan bisa menjaga objektivitas perjanjian yang dibuat sehingga isinya dibuat adil bagi kedua belah pihak.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait