Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, dan Dasar Hukum
Terbaru

Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, dan Dasar Hukum

Isi perjanjian pranikah apa saja? Bisa berupa pemisahan harta dan utang, hak asuh anak terjadi perceraian, dan hak kewajiban.

Tim Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi isi perjanjian pranikah. Foto: pexels.com
Ilustrasi isi perjanjian pranikah. Foto: pexels.com

Pembuatan perjanjian pranikah atau prenuptial agreement masih terbilang asing di tengah masyarakat. Bagi sebagian orang, pembuatannya bahkan terkesan tabu dan egois. Padahal, sejatinya, perjanjian ini melindungi kedua pasangan bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian atau kematian.

Definisi Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang hendak menikah dan berfungsi untuk mengikat hubungan keduanya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Soetojo Prawirohamidjojo, menerangkan bahwa perjanjian pranikahatau perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Manfaat Perjanjian Pranikah

Singkatnya, manfaat dari perjanjian pranikah adalah untuk memisahkan harta, utang, dan melindungi kepentingan istri juga suami. Perihal diperlukan atau tidaknya perjanjian pranikah bergantung pada keputusan dan kondisi pasangan. Terkait hal ini, dipaparkan Haedah Faradz dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8, umumnya perjanjian pranikah diperlukan dan dibuat dalam kondisi sebagai berikut.

  1. Jika terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak.
  2. Apabila keduanya memiliki pemasukan yang cukup besar.
  3. Masing-masing pihak memiliki usaha sendiri, perjanjian dibuat agar pihak lain tidak tersangkut apabila pihak lainnya pailit.
  4. Salah satu atau kedua pihak memiliki utang sebelum kawin dan hendak bertanggung jawab sendiri.

Dasar Hukum Perjanjian Pranikah

Aturan mengenai pembuatan perjanjian pranikah dimuat dalam KUH Perdata dan UU Perkawinan. Pasal 139 KUH Perdata menerangkan bahwa para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, dan sejumlah ketentuan yang berlaku.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info