Percuma juga ada aturan kawasan bebas rokok karena tidak ada yang peduli, termasuk wakil rakyat. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan santai mengepulkan asap rokok mereka saat fit and proper test hakim agung di ruang Komisi II DPR. Padahal, ruang sidang komisi di Gedung DPR bukan hanya ber-AC, melainkan juga terkenal dengan suhu AC-nya yang menggigit.
Kondisi yang sama terjadi pula di berbagai tempat umum lainnya. Di ruang tunggu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, misalnya, para pengunjung merokok dengan bebasnya. Tidak terkecuali, dalam bus kota yang penuh sesak dengan penumpang. Meskipun ada perempuan tengah hamil besar, ada saja penumpang yang cuek dan tetap merokok.
Lebih gawat lagi, rumah sakit ternyata juga tidak bebas dari asap rokok. Dalam ruang tunggu di berbagai rumah sakit, asap rokok yang menusuk hidung masih bersliweran. Begitu pula di kantor, tempat para pekerja menghabiskan hampir sebagian waktu mereka dalam sehari.
Lisa, 28, seorang wartawan sebuah harian ibukota, menceritakan kekagetannya ketika memeriksakan diri ke dokter. Lisa selama beberapa bulan menderita batuk yang tidak kunjung reda. Setelah dirontgen, dokter menyatakan ia menderita TBC. Dokter pun menyuruh Lisa segera berhenti merokok.
Hal yang membuat bingung Lisa adalah ia sama sekali bukan perokok. Namun di kantornya, hampir seluruh karyawan yang satu ruangan dengannya merokok. Bahkan, ada yang tidak bisa 'keluar ide' kalau di mulutnya asap rokok tidak mengepul. Akibatnya, Lisa tentu saja harus ikut menelan semua asap rokok itu.
Ketika Lisa mencoba meminta rekan kerjanya untuk tidak merokok, mereka menolak. Alasannya, mereka tidak dapat bekerja jika tidak sambil merokok. Pekerjaan di bidang kreatif memang sering dijadikan alasan oleh para perokok untuk merokok di tempat kerja.
Karena tidak tahan, Nina, 25, terpaksa berhenti dari kantornya, sebuah biro iklan. Dalam ruangan ber-AC seluas 5x9 meter persegi, Nina ditempatkan bersama beberapa rekan kerjanya. Semua rekan kerja Nina perokok berat. Walau menyukai pekerjaannya dan cukup berprestasi di tempat itu, Nina akhirnya mengalah kepada para perokok itu dan memilih pindah ke biro iklan lain.
Bagi perempuan hamil, masalah menjadi lebih pelik. Dalam berbagai jurnal kesehatan sudah jelas disebutkan bahwa merokok membahayakan janin dan bisa meningkatkan resiko keguguran. Wajar, mereka tetap harus menumpang kendaraan umum, yang tidak memisahkan perokok dari yang tidak merokok.
Cita, 30, seorang mantan karyawan instansi pemerintah, menceritakan pengalamannya ketika hamil. Di kantornya yang ber-AC, hampir seluruh karyawan di bagiannya merokok. "Saya sampai marah-marah terus. Mereka itu tidak punya perasaan atau bagaimana sih. Bagaimana kalau istri mereka hamil dan harus menelan semua asap rokok itu," ungkapnya gemas.
Cita dan beberapa rekannya kerap mengemukakan keluhan mereka melalui intranet di kantornya. Para perokok pasif ini meminta para rekannya untuk menghormati kawasan bebas rokok, no smoking area, di lingkungan kerjanya. "Saya tidak peduli jika para perokok ingin meracuni diri mereka sendiri. Tapi tolong jangan racuni kami dengan asap rokok hanya karena kami bekerja dengan mereka."
Sebagian masyarakat yang tidak merokok berpendapat bahwa semestinya pemerintah lah yang harus melindungi hak mereka. Pemerintah bisa menjamin hak mereka untuk menghirup udara yang tidak tercemar. Selain itu, perlu juga solusi bagi perokok tanpa menganggu lingkungan.
Kawasan tanpa rokok
PP No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, yang baru diundangkan pada 10 Maret 2003, memuat aturan mengenai kawasan tanpa rokok. PP ini sendiri telah menimbulkan kontroversi karena menghilangkan batas maksimum kandungan tar dan nikotin yang diperbolehkan di dalam rokok.
Pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok sebenarnya sudah diatur dalam PP sebelumnya, yaitu PP No 81 Tahun 1999 yang diubah dengan PP No 38 Tahun 2000. Isi kedua PP itu mengenai kawasan tanpa rokok nyaris sama. Yaitu menyatakan tempat umum, tempat kerja, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok. Ketentuannya, tempat khusus itu terpisah dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum itu dan tempat khusus itu dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara.
Untuk lingkungan kerja, jika PP No 81 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pimpinan atau penanggungjawab tempat umum atau tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok, entah mengapa dalam PP No 19 tahun 2003, ketentuan itu dihilangkan.
Kedua PP itu hanya menyatakan bahwa pimpinan atau penanggungjawab tempat umum atau tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara, sehingga tidak menganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
Ketentuan-ketentuan di atas menimbulkan berbagai pertanyaan. Contohnya, karena ketentuan bahwa pimpinan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan bebas rokok sudah ditidakan, lantas siapa yang berkewajiban mengadakan kawasan bebas rokok di tempat kerja. Lalu, sampai sejauh mana tanggung jawab pimpinan tempat kerja dalam menciptakan kawasan bebas rokok di tempat kerjanya.
Apakah, pimpinan kantor cukup mengumumkan bahwa tempat kerja itu merupakan kawasan bebas rokok atau ia harus proaktif memastikan bahwa tempat kerja itu memang bebas rokok. Siapa pula yang harus dimintai pertanggungjawaban jika dalam suatu tempat kerja, terdapat karyawan yang merokok bukan di tempat khusus, apakah pimpinan tempat kerja ataukah si karyawan tersebut. Inilah contoh beberapa hal yang tidak jelas dalam PP tersebut.
Dalam PP No 19 Tahun 2003 juga terdapat penambahan pasal baru yang sebelumnya tidak ada. Isi pasal 25 PP itu menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
Tidak ada sanksi
Selain tidak jelasnya aturan kawasan bebas rokok dalam PP tersebut, ada hal lain yang membuat para perokok pasif belum bisa menarik napas lega. Yaitu aturan kawasan tanpa rokok dalam kedua PP itu tidak menyebutkan adanya sanksi bagi para pelanggar ketentuan kawasan tanpa rokok.
Di mata pengamat hukum konsumen, Yusuf Shofie, PP No.19 Tahun 2003 itu merupakan suatu kemunduran dibandingkan dengan PP sebelumnya. Yaitu diserahkannya pelaksanaan kawasan bebas rokok kepada pemerintah daerah. Alasannya, dengan diserahkan ke daerah, aturan bisa berbeda-beda. "Jangankan untuk daerah, masing-masing instansi pun mempunyai kebijakan sendiri," kata Shofie kepada hukumonline.
Pengajar di Universitas YARSI Jakarta ini mencontohkan, di kampusnya ada larang merokok. Bagi mereka yang ketahuan merokok di lingkungan kampus, akan mendapatkan sanksi teguran dan bisa mendapat sanksi administratif. Namun menurutnya, tidak sedikit lembaga yang mengababaikan dan tidak menyediakan kawasan tanpa rokok.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjayarta menyatakan bahwa pengaturan kawasan bebas rokok sudah diatur sejak dahulu dalam PP No 81 Tahun 1999. Namun, peraturan itu tidak efektif. "Seharusnya tidak usah dibuat aturan baru, yang lama saja diefektifkan," ujar Marius kepada hukumonline.
Marius menyatakan bahwa dengan tidak adanya sanksi bagi pelanggar, maka aturan itu tidak dapat ditegakkan. Pelaksanaan aturan itu, seperti mengenai kawasan bebas rokok di tempat kerja, akhirnya hanya bergantung pada itikad baik dari pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut. Para pekerja pun tidak bisa menuntut pimpinan mereka berdasarkan aturan dalam PP itu. "Mana bisa, tidak ada sanksinya kok," tukas Marius.
Seharusnya, menurut Marius, dalam PP disebutkan dengan jelas sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok. Bisa diberi peringatan, denda atau pidana. Singapura memberikan sanksi denda yang sangat tinggi bagi orang yang merokok di tempat umum. Sementara akhir Maret 2003, Walikota New York, Michael Blomberg, mengeluarkan larangan merokok di bar dan restoran. Padahal, di bar dan restoran, orang biasa ngobrol sambil merokok. Nah, kini mereka yang ketahuan melanggar aturan ini akan dikenakan denda AS$400.
Marius menilai, Departemen Kesehatan (Depkes) tampaknya ingin lepas tangan dengan mencantumkan ketentuan bahwa dalam PP yang baru, Pemda wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Ia melihat, Depkes cenderung tidak mau bertanggungjawab dan melemparkan ke daerah-daerah. "Seharusnya pusat memberikan contoh, bukan melepas begitu saja. Kenderungannya kalau guru kencing berdiri, masa murid kencing duduk," ungkapnya.
Baif Basran, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, dalam proses pembuatan PP tersebut memang tidak akan memberikan sanksi pidana untuk pengaturan kawasan bebas rokok.
Basran beralasan, dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak ada ketentuan pidana mengenai kawasan bebas rokok. "PP itu cenderung mengatur pidana sepanjang telah diatur oleh UU Kesehatan. Karena UU tidak mengatur pidana, maka PP tidak mengatur pidana," ujarnya kepada hukumonline.
Lagi pula, menurut Basran, tidak semua ketentuan harus ada sanksi pidananya. "Pidana kan bukan segala-galanya. Itu ultimum remedium. Kalau kita bisa tegakkan tanpa pidana, kan lebih baik," cetusnya. Ia sendiri mengaku tidak terlibat dalam penyusunan PP tersebut.
Basran juga membantah bahwa dengan tidak adanya sanksi pidana, pengaturan itu tidak akan efektif. "Kalau saya, secara umum saya kembalikan pada teori pidana. Apakah dengan pengaturan pidana yang rigid, lalu tidak ada tindak pidana, kan tidak juga. Yang penting bagaimana mengkampanyekan kegiatan ini," katanya. Menurutnya, tidak adanya sanksi tidak akan mempengaruhi keefektifan peraturan itu, karena kampanye terus menerus dilakukan.
Mengenai diserahkannya pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada pemerintah daerah, Basran menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena saat ini merupakan era otonomi daerah. Masing-masing daerah akan melihat bagaimana implementasi kawasan tanpa rokok di daerahnya melalui Perda. "Tidak semuanya harus diatur di pusat. Kalau semua harus diatur secara detil oleh pusat kan susah juga yang di daerah," tukasnya.
Peran pemerintah dalam memerangi rokok agaknya masih seremonial belaka. Kawasan tanpa merokok diharapkan jadi solusi bagi perokok dan perokok pasif atau bukan perokok. Bagi perokok, silakan merokok, asalkan di tempatnya. Sementara bagi bukan perokok, silakan menikmati udara yang segar tanpa polusi. Kalau kawasan tanpa merokok masih dilanggar juga, di mana lagi mereka yang tidak merokok bisa menghirup udara segar.
Perokok Pasif Lebih Sengsara
Tidak merokok, tapi ikut menanggung derita. Itulah nasib perokok pasif. Dalam buku The Cigarette Papers, Prof. Stanton Glantz dari University of California membedakan asap rokok menjadi dua macam. Pertama, asap rokok yang dihisap ke dalam paru-paru oleh perokoknya, disebut asap mainstream. Kedua, asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar, disebut asap sidestream.
Polusi udara yang ditimbulkan oleh asap sidestream dan mainstream disebut dengan asap rokok lingkungan atau environmental tobacco smoke. Orang yang menghisap asap ini dikenal sebagai perokok pasif atau perokok yang tidak sukarela.
Asap mainstream mengandung banyak bahan kimia beracun dan karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker, tetapi kadarnya relatif rendah. Ancaman besar justru dari asap yang timbul ketika rokok sedang tidak dihisap, kandungan racunnya lebih tinggi karena asap tidak difilter. Selain itu, tembakau terbakar pada temperatur lebih rendah ketika rokok sedang tidak dihisap, membuat pembakaran menjadi kurang lengkap dan lebih kotor.
Menurut Yayasan Pemberdayaan konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), data resmi di Indonesia menyebutkan bahwa setiap tahun ada 57.000 orang yang meninggal karena rokok. Sayangnya, tidak ada data berapa jumlah perokok aktif dan berapa jumlah perokok pasif dari 57.000 orang tersebut.
Namun sebagai ilustrasi, penelitian yang dilakukan di Inggris--yang dipublikasikan oleh Action On Smoking and Health (ASH) (www.ash.org)--menyebutkan bahwa setiap harinya tiga orang perokok pasif meninggal di Inggris. Riset ini dipimpin oleh James Repace, yang meneliti lebih dari 1.200 pekerja.
Menurut Repace, jumlah perokok pasif yang meninggal pada 2002 di Inggris lebih besar dari jumlah orang yang terbunuh dalam peristiwa Great London Smog pada 1952. Sementara di AS, berdasarkan bukti-bukti mutakhir, juga menghubungkan 8.000 kematian akibat kanker paru-paru dalam setahun di antara kaum bukan perokok karena mereka merokok secara tidak langsung.
Karyawan, atau siapapun yang tidak merokok, jelas mempunyai hak asasi untuk mendapatkan udara segar. Sama juga hak para perokok untuk menikmati asap rokok. Namun, mengharapkan itikad baik para perokok untuk tidak merokok di tempat umum, jelas merupakan hal yang teramat susah.
Efek kecanduan dari nikotin membuat para perokok sangat sulit bertoleransi dengan bukan perokok. Apalagi, ditambah masih rendahnya tingkat pengetahuan para perokok aktif maupun perokok pasif mengenai bahaya yang mengancam para perokok pasif. Mereka yang tidak merokok pun akhirnya ikut "menikmati" asap rokok.
