Diterangkan Aloysius, tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap TKI bisa dilihat dari tidak adanya jaminan bahwa TKI mendapat perlindungan berdasarkan perjanjian penempatan, perjanjian kerjasama penempatan, dan master perjanjian penempatan TKI. “Jadi, dalam UU yang ada saat ini para TKI belum merasakan adanya perlindungan hukum yang jelas,” tutur Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia itu.
Ia menambahkan, dalam UU yang ada juga masih mengatur pengenaan kewajiban terhadap subyek hukum asing. “Jelas, pasal yang mengatur demikian tidak akan efektif,” tambahnya.
Lalu, belum ada ketentuan mengenai larangan terhadap pegawai atau pejabat Kementerian Tenaga kerja, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM yang aktif atau sudah mantan melakukan bisnis penempatan TKI ke luar negeri, turut menyebabkan inefektivitas hukum. “Memang ini tidak secara langsung mengakibatkan persoalan TKI muncul. Tapi paling tidak, kehadiran mereka akan menimbulkan masalah,” terang Aloysius.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Nurfaizi, megatakan guna penempatan dan perlindungan yang berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi dan berkeadilan sosial diperlukan optimalisasi secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan pelayanan proporsional dari seluruh aparat pelayanan terkait. Hal itu dapat dilakukan dengan cara revitalisasi pada setiap kementerian dan aparat pelayanan calon TKI dan TKI. “Dapat meniadakan keberadaan badan-badan pelaksana di berbagai bidang yang duplikasi dengan tugas pokok, fungsi dan peranan kementerian,” katanya.
