Perlu Batasan Jelas dalam Business Judgment Rule sebagai Perisai Hukum Direksi Perusahaan
Utama

Perlu Batasan Jelas dalam Business Judgment Rule sebagai Perisai Hukum Direksi Perusahaan

Masalah timbul karena UU Perseroan Terbatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan iktikad baik dan kehati-hatian dalam batas kewenangan perusahaan dan otoritas manajemen dalam transaksi korporasi.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Senior Partner Corra Legal, Mohamad Kadri, dalam Subscriber Meet Up #4: Business Judgment Rule di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik: Mengelola Risiko, Meraih Peluang, Rabu (24/9). Foto: RES
Senior Partner Corra Legal, Mohamad Kadri, dalam Subscriber Meet Up #4: Business Judgment Rule di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik: Mengelola Risiko, Meraih Peluang, Rabu (24/9). Foto: RES

Dalam praktik pengelolaan perusahaan, peran direksi kerap berada di posisi yang sangat krusial. Perlindungan terhadap direksi sebenarnya sudah diatur melalui mekanisme Business Judgment Rule (BJR) yang terdapat dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, Senior Partner Corra Legal, Mohamad Kadri menilai regulasi tersebut masih menyimpan sejumlah persoalan, khususnya mengenai batasan ‘itikad baik’ dan ‘kehati-hatian’ yang menjadi syarat utama.

Mengutip Black’s Law Dictionary, Kadri menyebut business judgment rule sebagai aturan yang mengimunisasi manajemen dari liabilitas dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam batas kewenangan perusahaan dan otoritas manajemen, sepanjang ada dasar yang wajar untuk menunjukkan transaksi tersebut dibuat dengan kehati-hatian dan iktikad baik.

Adapun BJR yang melindungi Direksi dari liabilitas sesuai Pasal 97 ayat (5) UUPT, mengatur bahwa Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila dapat membuktikan kerugian tersebut, bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian; tidak mempunyai benturan kepentingan dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian; serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Baca Juga:

Namun, menurut Kadri, masalah timbul karena UUPT tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘iktikad baik’ dan ‘kehati-hatian’.

“Permasalahan dalam UUPT adalah tidak memberikan parameter mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik dan kehati-hatian oleh Direksi,” katanya dalam Subscriber Meet Up #4: Business Judgment Rule di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik: Mengelola Risiko, Meraih Peluang, di Kantor Hukumonline, Jakarta, Rabu (24/9).

Dalam penerapannya, BJR mensyaratkan tiga aspek utama. Pertama, value, yaitu keputusan direksi harus berangkat dari itikad baik, kepentingan terbaik bagi perusahaan, kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, serta berdasarkan informasi memadai dan analisis yang komprehensif.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info