Dalam praktik pengelolaan perusahaan, peran direksi kerap berada di posisi yang sangat krusial. Perlindungan terhadap direksi sebenarnya sudah diatur melalui mekanisme Business Judgment Rule (BJR) yang terdapat dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, Senior Partner Corra Legal, Mohamad Kadri menilai regulasi tersebut masih menyimpan sejumlah persoalan, khususnya mengenai batasan ‘itikad baik’ dan ‘kehati-hatian’ yang menjadi syarat utama.
Mengutip Black’s Law Dictionary, Kadri menyebut business judgment rule sebagai aturan yang mengimunisasi manajemen dari liabilitas dalam transaksi korporasi yang dilakukan dalam batas kewenangan perusahaan dan otoritas manajemen, sepanjang ada dasar yang wajar untuk menunjukkan transaksi tersebut dibuat dengan kehati-hatian dan iktikad baik.
Adapun BJR yang melindungi Direksi dari liabilitas sesuai Pasal 97 ayat (5) UUPT, mengatur bahwa Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila dapat membuktikan kerugian tersebut, bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian; tidak mempunyai benturan kepentingan dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian; serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Baca Juga:
- Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia
- Menyoal Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam Mengambil Keputusan
Namun, menurut Kadri, masalah timbul karena UUPT tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘iktikad baik’ dan ‘kehati-hatian’.
“Permasalahan dalam UUPT adalah tidak memberikan parameter mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik dan kehati-hatian oleh Direksi,” katanya dalam Subscriber Meet Up #4: Business Judgment Rule di Tengah Dinamika Ekonomi dan Politik: Mengelola Risiko, Meraih Peluang, di Kantor Hukumonline, Jakarta, Rabu (24/9).
Dalam penerapannya, BJR mensyaratkan tiga aspek utama. Pertama, value, yaitu keputusan direksi harus berangkat dari itikad baik, kepentingan terbaik bagi perusahaan, kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, serta berdasarkan informasi memadai dan analisis yang komprehensif.
















