Waspada Risiko Tipikor Korporasi di Kalangan BUMD, Business Judgment Rule Jadi Perisai Direksi
Reformasi hukum pidana Indonesia kini memungkinkan korporasi, terutama BUMN dan BUMD, untuk dimintai...
Perkuat Penerapan BJR, BUMD Perlu Dokumentasikan Setiap Pengambilan Keputusan
Dengan dokumentasi yang memadai, direksi dapat menunjukkan bahwa keputusan telah diambil berdasarkan...
Business Judgement Rule dan Batas Pertanggungjawaban Direksi BUMN
Prinsip tersebut diperlukan guna melindungi keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, tetap...
Bukan Tempat "Bersandar", Jamdatun Tegaskan BJR Tak Lindungi Direksi dari Pidana
BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang didasari iktikad baik, proses yang hati-hati dan terinfor...
Business Judgment Rule sebagai Pelindung Direksi BUMN: Menakar Batas Perlindungannya Pasca UU No. 1 Tahun 2025
BJR bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban, melainkan sebuah mekanisme untuk memastika...
KUHP Baru Perluas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Keputusan Bisnis Tak Otomatis Terlindungi BJR
BJR pada dasarnya menguji proses pengambilan keputusan direksi. Penerapannya harus dibedakan dari me...
OJK Tegaskan BJR Bukan Imunitas, Sanksi Administratif Diutamakan di Sektor Jasa Keuangan
Perubahan UU P2SK dan KUHP baru menegaskan kembali pentingnya keseimbangan antara keberanian berbisn...
Memahami Business Judgement Rule dan Batas Perlindungan Hukum Direksi BUMN
Pentingnya memahami logika di balik hukum pidana. BJR masuk ke dalam ranah hukum perdata dan dagang,...














