Di Indonesia, banyak perusahaan swasta yang tergabung dalam kelompok usaha besar, yang saling terkait dan terhubung. Praktik yang sama dapat dilihat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan yang sama jenis usahanya, misalnya usaha pertambangan, bergabung dalam satu kelompok usaha, yang lazim disebut holding company, atau group company.
Group company adalah gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang dipandang sebagai induk dan perusahaan anak yang terkait erat satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi, yang tunduk pada perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Kelompok usaha ini umumnya terjadi karena perusahaan melakukan ekspansi ke jenis usaha lain atau ke wilayah lain dengan cara mendirikan anak-anak usaha baru.
Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai holding company atau group company, termasuk tata cara pembentukannya,belum begitu detil. Selama ini lebih banyak bergantung pada teori dan praktik. Sejumlah penulis baru sebatas membahas hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Padahal, pengaturan yang lebih detil dan harmonis mengenai holding company sangat penting saat ini mengingat semakin banyaknya holding company terbentuk.
Notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, menyarankan agar pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan mengenai holding company. “Membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas, lengkap dan harmonis mengenai holding termasuk proses pembentukannya,” ujarnya saat jadi narasumber Seminar Online 100 Pembicara Alumni Notariat UI, Jum’at (09/08/2024).
Baca juga:
- Jalan Berliku Terbentuknya Holding BUMN Tambang
- PP 72/2016 Hanya Atur Holding Company, Tidak Bahas Privatisasi
- Holding BUMN Momentum Tepat Revisi Ketentuan Keuangan Negara
Tata cara atau mekanisme pembentukan merupakan bagian penting yang perlu diatur dengan jelas. Juga, perlu ada penegasan mengenai kedudukan pemegang saham dalam pengelolaan asset perusahaan dan status kekayaan Perseroan Terbatas bukan merupakan keuangan pemegang saham secara pribadi. Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan wajib diatur dengan jelas. Dalam pembentukan holding tersebut, peran notaris sangat besar.
Secara umum, pendirian holding tunduk padaUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan tunduk pada prinsip separate entity dan tanggung jawab terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPT.
