Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik (e-KTP). MA mengurangi hukuman Setya Novanto menjadi 12,5 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sebelumnya, lelaki yang biasa disapa Setnov divonis selama 15 tahun denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Kabul.Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp500.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan,” tulis MA.
Selain itu, Setnov juga diminta membayar uang pengganti sebesar AS$7,3 juta yang dikurangi Rp5 miliar dari yang sudah dititipkan ke KPK. Dan sisa uang pengganti sebesar Rp49 miliar, jika tidak dibayar maka akan dipidana selama 2 tahun.
Baca Juga:
- Jawaban "Lunas" KPK Atas Praperadilan Setya Novanto
- Ganjar Pranowo Ditanya KPK Soal Aliran Dana e-KTP: Saya Jawab Tidak
Pidana tambahan lain berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 2,5 tahun, setelah Setnov selesai menjalani hukuman. Sanksi ini lebih ringan dari sebelumnya, di mana Setnov dicabut hak politiknya selama 5 tahun.
Putusan MA tersebut teregistrasi pada 6 Januari 2020 dan baru diputus pada 4 Juni 2025. Artinya, butuh 5 tahun lebih bagi MA untuk memutus perkara ini.
"Registrasi 6 Januari 2020, Putus 4 Juni 2025, Usia Perkara 1984, lama memutus 1956," tulis MA di laman resminya.
