Pemahaman publik membedakan yayasan dan perkumpulan terbilang masih minim. Terlebih lagi, kedua jenis badan tersebut identik dengan kegiatan nirlaba atau non-profit dan bersifat sosial, seperti keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga, hal ini menyebabkan publik sering sulit menentukan jenis entitas yang ingin dibentuk atau mendaftarkannya menjadi badan hukum.
Sebenarnya, kedua jenis organisasi tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam aturan hukumnya. Yayasan diatur dalam UU No.16 Tahun 2001 jo .UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan . Sedangkan, aturan perkumpulan tercantum dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) dan KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX.
Konsultan dari Easybiz, perusahaan pembentukan dan perizinan usaha, Andrey menjelaskan kesadaran publik menjadikan jenis kedua lembaga tersebut memiliki izin resmi sudah tinggi. Namun, pemahaman mengenai persyaratan dan prosedur perizinan menyebabkan publik enggan mendaftarkan organisasinya tersebut.
“Banyak yang ingin cuma masih bingung karena tidak paham langkah apa yang diambil. Ini paling sering terjadi saat mendirikan perkumpulan,” kata Andrey dalam acara diskusi “Yayasan atau Perkumpulan, Mana Paling Cocok untuk Organisasi atau Komunitasmu?” di Jakarta, Rabu (27/2).
Menurut Andrey, persyaratan perizinan yayasan dan perkempulan jauh lebih mudah dibandingkan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT). Publik juga dapat menggunakan jasa notaris saat mengurus perizinan berbadan hukum tersebut.
Sumber: Materi presentasi Andrey
Lebih lanjut, Andrey mengatakan bagi organisasi yang resmi tercatat sebagai badan hukum memiliki kelebihan tersendiri. Bagi organisasi yang resmi tercatat sebagai badan hukum dapat membuat rekening bank atas nama organisasi tersebut.
Selain itu, dengan tercatat sebagai badan hukum maka dapat mengantisipasi apabila terjadinya persengketaan. Kemudian, pengurusan perizinan juga dianggap lebih mudah dilakukan bagi organisasi berbadan hukum.
“Yang formil ini legalnya jelas ketika ingin bertransaksi dengan pihak lain karena ada wujudnya jelas. Kalau ada persengketaan juga jelas siapa yang harus bertanggung jawab,” tambah Andrey.
Sumber: Materi presentasi Andrey
Sementara itu, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Budya Pryanto Putra, menjelaskan perkumpulan secara luas meliputi suatu persekutuan, koperasi dan perkumpulan yang saling menanggung. Perkumpulan juga terbagi dua jenis macam yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
“Sedangkan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sedangkan, yayasan juga yang tidak mempunyai anggota seperti perkumpulan,” jelas Budya saat menyampaikan presentasi acara tersebut.
