Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) mengamanatkan pembentukan lembaga pengelola tapera. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mempermudah peserta dalam memperoleh rumah layak.
Lembaga ini memang diperlukan. Karena akan menjadi tempat menyimpan dana tabungan pekerja dan publik untuk kepemilikan rumah. “Dibutuhkan lembaga tersendiri seperti diusulkan dalam RUU Tapera,” kata Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi dalam sebuah diskusi di Gedung Parlemen, Selasa (19/3).
Dia mengatakan, pembentukan lembaga tersebut bermula dari fakta bahwa masyarakat sulit mendapatkan kredit kepemilikan rumah. Salah satu penyebabnya karena birokrasiyang berbelit.Ditambah lagi nilai rumah yang relatif mahal dan jangka waktu pembayaran tidak terlalu lama.
Badan ini takkan hanya menghimpun dana pekerja saja. Pelayanan kepemilikan rumah bagi penabung juga akan dilayani dengan kredit yang terjangkau dan waktu pelunasan cukup panjang.
Yoseph mengutarakan, badan tersebut tidak akan bekerja sendiri. Akan ada kerja sama dengan lembaga lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan untuk kebutuhan permodalan dan pengelolaan dana penabung, badan tersebut dimungkinkan akan bekerjasama dengan pihak perbankan.
Kerja sama dengan perbankan memungkinkan karena selama ini sumber pendanaan bisa didapat dari perbankan. Terkait dengan beban bunga yang dikhawatirkan tinggi akibat kerja sama dengan perbankan, Yoseph meyakini nilainya masih terjangkau masyarakat.
Jika hal itu dikhawatirkan, Yoseph menyatakan, pemerintah yang wajib menyediakan dana segar untuk kepentingan rumah rakyat.