Implementasi UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ternyata belum berjalan optimal di masyarakat. Sebab, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang perlu segera diatasi. Karenanya, perlu meninjau ulang keberadaan aturan yang tertuang dalam UU Penjaminan dengan melakukan berbagai perbaikan secara komprehensif.
Wakil Ketua Komite IV DPD Sukiryanto menuturkan komite tempatnya bernaung telah mengidentifikasi implementasi UU 1/2016. Hasilnya, menemukan sejumlah persoalan dalam pengaturan dan implementasinya di masyarakat. Karenanya, DPD perlu masukan dari masyarakat secara komprehensif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap UU Penjaminan.
“Kami mengidentifikasi dan menemukan beberapa permasalahan dalam pengaturan regulasinya serta implementasinya di lapangan,” ujar Sukiryanto dalam rapat dengar pendapat di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (24/1/2023) kemarin.
Tak hanya itu, kata Sukiryanto, hasil identifikasi menemukan kurang maksimalnya kinerja lembaga penjaminan. Menurutnya, kendati UU Penjaminan telah berlaku sejak 2016, tapi keberadaan serta manfaat dan fungsi dari lembaga penjaminan belum diketahui masyarakat. Termasuk manfaat lembaga penjaminan tersebut bagi masyarakat di daerah.
Senator asal Kalimantan Barat itu menilai besarnya peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional dengan keterbatasan permodalan yang dihadapi, justru keberadaan lembaga penjaminan menjadi solusi. Khususnya solusi dalam mengatasi ketimpangan kebutuhan kredit permodalan yang belum dapat dipenuhi secara maksimal oleh sektor perbankan/industri jasa keuangan.
Menangapi Sukiryanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) Chusnul Ma'arif menilai perlu harmonisasi antara UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan UU Penjaminan. Khususnya di tingkat pengaturan teknis yang pelaksanaanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, masukan dari asosiasi yang dipimpinnya terkait pelaksanaan UU Penjaminan soal adanya konsorsium Penjaminan Pengadaan Barang dan Jasa, serta harmonisasi dengan UU lainnya yang membuat anggota ASIPPINDO dan para pelaku penjamin merasa bingung melaksanakan aturan dalam UU 1/2016 atau aturan lainnya.
Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Wimran Ismaun mengusulkan agar Komite IV DPD segera mengundang OJK dan pihak asuransi. Dengan mengundang kedua pihak tersebut, permasalahan pencairan penjaminan dari pihak asuransi dapat dicarikan jalan keluarnya.
Wimran menerangkan adanya berbagai kendala dalam implemenntasi UU Penjaminan, malah menghambat kemajuan perekonomian di daerah. Bahkan, memiliki dampak terhadap performance bank di daerah. Sebab, bank di daerah memiliki peranan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero mengapresiasi Komite IV DPD yang tengah mengidentifikasi implementasi UU Penjaminan. Selain itu, Komite IV DPR peduli terhadap para pelaku UMKM. Dia menilai setidaknya ada 65,64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang memberikan kontribsui 60,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja.
Baginya, UMKM acapkali dipandang sebagai bantalan dan penggerak roda perekonomian nasional. Karenanya, Akumindo berharap perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Menurutnya, para pelaku UMKM sedang mengalami kesulitan menyelesaikan kewajiban di masa pandemi Covid-19.
“Setelah mereda malah dihajar oleh kebijakan kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah dan mengganggu produktivitas pelaku UMKM yang baru mau tumbuh,” katanya.
