Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan banyak lembaga negara diberi kewenangan melakukan penyadapan, KPK, Polri, BIN, BAIS, dan Kejaksaan. Namun, faktanya alat penyadapan tak hanya dimiliki oleh lembaga negara, bahkan masyarakat pun dapat memilikinya. Sebabnya, alat sadap dapat diperoleh bebas.
Dia menilai tidak menutup karena persaingan bisnis, pengacara misalnya dapat saja menyadap seseorang demi kepentingan kliennya. Padahal, penyadapan yang dilakukan selain penegak hukum merupakan tindakan melawan hukum (illegal). Menurutnya, isu penyadapan bak bola liar yang perlu ditangani secara serius dan cepat. Sebab, kemajuan teknologi dapat digunakan untuk kepentingan tertentu demi menjatuhkan kelompok atau orang tertentu.
“Sekarang ini, faktanya masyarakat bisa membeli alat sadap,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (2/2). (Baca Juga : Sikap Keagamaan MUI Jadi Bahan Perdebatan)
Selama ini publik mengenal penyadapan hanya dapat dilakukan oleh institusi resmi, seperti penegak hukum. Namun itu tadi, dengan kemajuan teknologi, masyarakat luas dapat melakukan penyadapan lantaran alat sadap diperjualbelikan secara bebas. Karena itu, dia menyarankan agar Pemerintah segera membuat regulasi khusus, setidaknya setingkat UU tentang Penyadapan.
Nantinya, UU tersebut menjadi payung hukum terkait aturan standar dalam proses melakukan penyadapan. Meski saat ini penyadapan diatur di masing-masing UU tertentu, misalnya UU KPK dan Intelijen, namun diperlukan adanya keseragaman standar mekanisme dalam melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. “Maka perlu diatur kaidah, standar, wewenang, mekanisme penyadapan,” ujarnya.
Pengamat Intelijen Wawan Purwanto menegaskan tindakan penyadapan seharusnya menjadi wewenang penegak hukum dan lembaga tertentu melalui standar operasional prosedur (SOP) yang cukup ketat. Selain itu, penyadapan harus melalui izin pengadilan terlebih dahulu. Bahkan, penyadapan pun diawasi dengan mekanisme pengawasan ketat.
Nah, hasil sadapan yang dilakukan perangkat negara seperti institusi penegak hukum seharusnya digunakan dalam rangka penegakan hukum. Tak hanya itu, tindakan penyadapan pun mesti dapat dipertangungjawabkan melalui DPR sebagai representatif rakyat. “Jadi, semuanya harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Wawan menunjuk persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama kemarin. Dalam persidangan tersebut, sempat gaduh dengan dugaan adanya percakapan Presiden SBY dengan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin sebelum terbit fatwa MUI terkait penistaan agama.
Menurutnya, bila terbukti adanya penyadapan terhadap percakapan SBY dengan Ma’ruf Amin dapat terancam pidana sesuai UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun, UU ini tidak adanya penjelasan resmi bila belakangan nantinya ada rekaman, tetapi tidak berasal dari lembaga negara.
“Saya mengatakan ini tidak dari lembaga-lembaga negara atau Polri. Kita bicara bukti dan tidak ada bukti itu,” kata dia. (Baca Juga : Ada Pertanyaan tentang Kemiripan Sepatu Saksi)
Anggota Komisi III Asul Sani menambahkan isu penyadapan menjadi persoalan hukum. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan selain lembaga negara yang diberikan kewenangan, maka dapat dijerat dengan UU ITE dan UU Telekomunikasi. Menurutnya, bila kasus ini ada indikasi melanggar UU tersebut, maka jalur yang ditempuh dengan instrumen dan perangkat hukum yang ada, bukan politik. “Kami meminta Polri proaktif,” harapnya.
















