Hingga kini Komisi VII DPR belum mempunyai sikap resmi atas kemungkinan perpanjangan masa Kontrak Karya (KK) Kobatin. Anggota Komisi VII, Satya Widya Yudha, mengatakan belum ada keputusan karena kontrak Kobatin harus disikapi hati-hati. DPR akan melihat aspirasi masyarakat dan utang-utang Kobatin. Satya menyerahkan keputusan KK Kobatin kepada Pemerintah.
Ia yakin dalam waktu dekat Pemerintah akan melaporkan masalah ini ke DPR. Apalagi batas waktu KK berakhir pada 31 Maret 2013. Ia justru mengingatkan agar utang Kobatin tidak menjadi beban.
“Saat ini saya kurang tahu berapa detail hutang Koba Tin, tapi yang jelas sangat besar. Intinya kita ingin mendapatkan sebuah laporan yang penuh dari pemerintah,” ungkapnya kepada hukumonline disela acara seminar dengan tema “Indonesia Oil and gas Industry Outlook 2013” di Kementerian ESDM, di Jakarta, (25/03).