Perposan Indonesia Masih Kental dengan Monopoli
Berita

Perposan Indonesia Masih Kental dengan Monopoli

Bisnis perposan di Indonesia agaknya masih kental dengan nuansa monopoli. Keikutsertaan swasta dengan tetap memberikan hak eksklusif kepada PT Pos Indonesia untuk mengembangkan pasar domestik. Masalah ini semakain ruwet ketika RUU Pos pengganti masih mandek di DPR.

Oleh:
Ram/APr
Bacaan 2 Menit
Perposan Indonesia Masih Kental dengan Monopoli
Hukumonline

Gembar-gembor e-government oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Muarif bak gayung bersambut. Gagasan pembangunan dan pengembangan e-government di Indonesia sejalan dengan rencana PT Pos Indonesia mengembangkan e-government.

Terjadi perubahan paradigma di PT Pos Indonesia dalam menghadapi persaingan global dengan industri lainnya. Setelah beberapa tahun lalu PT pos dipandang sebelah mata, PT Pos Indonesia berupaya untuk melakukan perbaikan di sana-sini.

Hal ini disampaikan oleh, Alinafiah, Direktur Utama PT Pos Indonesia pada Rakornas Kadin (13/2). Menurutnya, ide untuk mengembangkan e-government didasarkan sesuai dengan tren dan proyeksi perkembangan teknologi. "Kejadian 10 tahun yang lalu cukup menjadi cambuk bagi PT Pos Indonesia untuk lebih mengembangkan usahanya," ujar Alinafiah.

Dalam meningkatkan pasar domestik, pihaknya berupaya untuk mengembangkan pasar daerah dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Keberadaan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah tentunya akan memberikan kesempatan pada daerah untuk mengeksploitasi potensi yang dimiliki.

Kemudian di sisi lain, kebutuhan informasi semakin mendesak untuk didistribusikan kepada masyarakat di daerah. Dengan adanya wasantaranet sebagai jaringan virtual, diharapkan akan memberikan keuntungan untuk dukungan logistik dan komunikasi di daerah.

Alinafiah menambahkan, perkembangan bisnis pos menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia mempersiapkan menjadi official provider dengan aliansi stategis untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan e-government.  

Apa yang disampaikan oleh Alinafiah tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Syamsul Muarif dalam promosi kementeriannya di berbagai kesempatan sejak terpilih 6 bulan lalu. Entah apa yang ada dibenak para petinggi negara, karena ujung-ujungnya suatu aliansi stategis adalah sekadar mencari proyek saja.

Halaman Selanjutnya:
Tags: