Perpres Pencegahan Ekstremisme Berpotensi Multitafsir dan Melabeli Kelompok Tertentu
Terbaru

Perpres Pencegahan Ekstremisme Berpotensi Multitafsir dan Melabeli Kelompok Tertentu

Ada potensi ancaman terhadap kebebasan masyarakat sipil. Menabrak UU TNI karena memperluas peran TNI menangani terorisme.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin saat diwawancarai awak media di Komplek Gedung Parlemen. Foto: Humas DPR
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin saat diwawancarai awak media di Komplek Gedung Parlemen. Foto: Humas DPR

Pemerintah berupaya mengantisipasi ancaman terorisme dengan menerbitkan berbagai regulasi. Antara lain Peraturan Presiden (Perres) No.8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme periode 2026-2029. Belei resmi  diundangkan 9 Februari 2026 itu memuat 14 Pasal dan lampiran.

Kalangan masyarakat sipil dan anggota DPR menyoroti berbagai ketentuan yang diatur dalam Perpres. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai regulasi ini berpotensi multitafsir. Terutama dalam lampiran terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu,” ujarnya kepada awak media, Kamis (7/05/2026) pekan kemarin.

Hasanuddin mengutip lampiran Perpres mengidentifikasi setidaknya 5 faktor kunci yang melatarbelakangi tumbuh dan berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pertama, besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan. Kedua, kesenjangan ekonomi. Ketiga, perbedaan pandangan politik.

Baca juga:

Keempat, perlakuan yang tidak adil. Kelima, intoleransi dalam kehidupan beragama. Dari kelima poin itu Hasanuddin menilai 3 poin utama yakni kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, dan perlakuan tidak adil harus dijelaskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran sepihak di lapangan.

“Faktor-faktor tersebut sangat berpotensi multitafsir dan mendorong labelisasi ekstremisme berbasis kekerasan yang tidak objektif,” ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info