Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) menghadiri konferensi tahunan Asian Law and Society Association (ALSA) pada 13–14 Desember 2024 yang diadakan di Sungkyunkwan University, Korea Selatan.
Ketua Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Fachrizal Afandi, menyampaikan bahwa kehadiran PERSADA UB di konferensi tersebut bertujuan untuk memperkuat jejaring internasional dan memperdalam kajian hukum pidana yang relevan bagi Indonesia.
“Kami ingin belajar dari pendekatan yang dilakukan negara-negara lain dalam membenahi sistem peradilan pidana mereka. Misalnya, diskusi tentang racial profiling di Jepang atau politik rehabilitasi di Tiongkok memberikan perspektif baru yang dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan hukum di Indonesia,” ujar Fachrizal dikutip dari keterangan pers yang diterima Hukumonline, Rabu (18/12).
Baca juga:
- FH Universitas Brawijaya Kolaborasi lewat Hukumonline University Solution
- FH UB Terima Trofi Juara Top Indonesian Law Schools Ranking 2023
Sambutan pembukaan konferensi diberikan oleh Prof. Yoshitaka Wada, Presiden ALSA dan akademisi dari Waseda University Law School Jepang. Sambutannya memberikan kerangka diskusi strategis bagi para peserta konferensi. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memajukan kajian hukum dan masyarakat di Asia.
Adapun konferensi ini menghadirkan berbagai sesi menarik yang membahas isu-isu penting dalam sistem peradilan pidana. Di setiap sesi, terdapat tujuh panel yang membahas secara komprehensif perkembangan hukum pidana.
Salah satunya adalah pada sesi Criminal Justice & Reform diskusi mencakup evaluasi kitab Undang-Undang hukum pidana yang baru berlaku Juli 2024 di India oleh Vaibhav Chadha dari OP Jindal Global University, kajian terhadap praktik racial profiling di Jepang oleh Moe Miyashita, serta analisis empiris terhadap hubungan seimbang yang unik antara penyidik dan pengacara dalam proses interogasi tersangka di Korea Selatan oleh Myeonki Kim dari Korean National Police University.
Sesi Judicial Reform and Public Participation in Justice in East Asia membahas asal-usul sistem administrasi yudisial di Korea Selatan, Brasil, dan Spanyol, yang dipresentasikan oleh Yeongshin Nam dari Korean Institute of Criminology and Justice. Diskusi ini, kata dia, juga memperkenalkan bagaimana proses reformasi peradilan pidana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.
“Inklusi publik dalam proses reformasi hukum merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan peradilan yang responsif dan berkeadilan,” kata Fahrizal.
Selain itu, Jiang Jize dari Tongji University mengeksplorasi politik rehabilitasi dalam sistem pemenjaraan di masyarakat di Tiongkok modern. Ladito menyoroti pentingnya studi ini untuk memahami bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan integrasi pelaku ke dalam masyarakat.
Pada sesi lainnya, diskusi melibatkan topik-topik inovatif seperti peran Citizen Judges Act di Taiwan yang dipaparkan oleh Shao Hsueh Chen dari National Taiwan University. Topik ini membahas adaptasi konsep pengadilan juri dari Jepang ke konteks Taiwan.
Kemudian, Huang Cheng dari China Jiliang University memperkenalkan kajian tentang efek praktis dari penerapan pengadilan berbasis AI di Tiongkok dan negara lain. Fachrizal mencatat bahwa teknologi AI menawarkan peluang baru, tetapi juga tantangan besar yang memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat.
Dalam sesi yang membahas teknologi kecerdasan buatan dalam hukum, Eugene Tan dari Singapore Management University mengupas pentingnya mengembangkan kepercayaan dalam penggunaan AI melalui nilai-nilai etis. Diskusi ini diperkuat oleh kontribusi dari Huang Cheng dari China Jiliang University, yang tidak hanya membahas penerapan teknologi AI dalam pengadilan di Cina tetapi juga membandingkannya dengan penerapan AI di Amerika Serikat.
Fachrizal mengatakan pentingnya regulasi etis dalam pemanfaatan AI di bidang peradilan, “Teknologi AI menawarkan potensi luar biasa, tetapi kita harus berhati-hati. Ada tantangan besar dalam memastikan AI digunakan untuk mendukung keadilan, bukan justru menciptakan ketimpangan baru,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris PERSADA UB Ladito R. Bagaskoro, menyampaikan tentang pembahasan mengenai pendekatan berbasis komunitas dalam integrasi pelaku ke masyarakat.
“Dalam sesi tentang sistem peradilan pidana di Tiongkok, kami melihat bagaimana rehabilitasi berbasis komunitas dapat menjadi alternatif yang efektif dibandingkan pendekatan pemenjaraan semata. Ini relevan dengan kondisi di Indonesia, dimana over kapasitas penjara masih menjadi masalah besar,” kata Ladito.
Ladito juga menghadiri sesi dari Prof. Akira Fujimoto dari Nagoya University, yang berfokus pada pendidikan hukum dan perbandingan hukum. Prof. Fujimoto menyoroti perlunya pendekatan inovatif dalam pembelajaran hukum untuk menjawab tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
“Tantangan dalam memastikan integritas profesional pengacara penting sistem disiplin yang kuat untuk membangun kepercayaan publik. Diskusi ini relevan bagi Indonesia untuk mendorong profesionalisme dalam profesi hukum,” ujarnya.
Pada hari terakhir konferensi, keynote reflections oleh Prof. Sarah Biddulph, Direktur Asian Law Centre dari University of Melbourne, menutup rangkaian acara. Dalam pidatonya bertajuk “How Law Really Matters: Contributions from Young Law and Society Scholars”, Prof. Sarah menyoroti peran penting para akademisi hukum muda dalam menghubungkan kajian hukum dengan perubahan sosial yang relevan di Asia.
Refleksi ini, kata Ladito, memberikan inspirasi bagi peserta untuk terus melakukan kolaborasi dan inovasi dalam pengembangan ilmu hukum lintas disiplin di Asia.
Selain menghadiri rangkaian konferensi, Fachrizal dan Ladito memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kolaborasi riset dengan akademisi terkemuka. Kedua akademisi ini berkunjung ke Nagoya University, Jepang bertemu dengan Prof. Yuzuru Shimada, guna melakukan penjajakan kerja sama penelitian tentang reformasi kepolisian.
Fachrizal dan Ladito juga menjalin diskusi dengan sejumlah akademisi terkemuka, termasuk Prof. Ann Black dari University of Queensland, yang dikenal dengan kajiannya tentang perbandingan hukum pidana dan konstitusi, dan Daniel Pascoe dari City University of Hong Kong, yang dikenal dengan kajiannya tentang sistem hukum pidana dan pelaksanaan hukuman mati di Asia Tenggara.
“Diskusi ini membuka peluang kolaborasi riset dalam memahami tantangan penegakan hukum di kawasan tersebut,” ucap Ladito.
Adapun partisipasi PERSADA UB dalam ALSA 2024 memperkuat komitmen peneliti hukum interdisipliner dari Universitas Brawijaya dalam memajukan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana di tingkat global, sekaligus membangun jejaring strategis dengan para pakar hukum dari berbagai negara.
“Semoga hasil dari konferensi ini dapat menjadi bahan refleksi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia,” harap kedua akademisi tersebut.
















