Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan ekonomi yang transparan, efisien, dan berkeadilan karena melalui mekanisme pasar yang kompetitif akan tercipta pengendalian harga, peningkatan kualitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, masih ditemukan monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan yang menghambat keterbukaan pasar dan merugikan kepentingan publik. Secara normatif, larangan terhadap praktik tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 4 tentang oligopoli, Pasal 11 tentang kartel, Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 22 tentang persekongkolan tender, serta Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan, yang menegaskan setiap penguasaan pasar yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat merupakan pelanggaran hukum.
Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum dan demokrasi ekonomi berlandaskan efisiensi berkeadilan. Transparansi bukan sekadar prinsip etis, melainkan kewajiban hukum untuk menjamin level playing field dan mencegah distorsi pasar. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi krusial agar norma persaingan usaha efektif menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem ekonomi nasional.
Pembahasan
Pembahasan persaingan usaha dalam menuju ekonomi yang transparan berlandaskan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi yang berlandaskan efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta kemandirian. Norma konstitusional tersebut secara sistematis menuntut mekanisme pasar yang terbuka dan bebas dari distorsi monopoli. Transparansi ekonomi merupakan konsekuensi logis dari prinsip efisiensi berkeadilan karena efisiensi hanya dapat terwujud apabila pelaku usaha bersaing secara terbuka tanpa manipulasi informasi. Oleh karena itu, pengaturan persaingan usaha bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan perintah konstitusi yang diimplementasikan melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Implementasi mandat tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 6 yang mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan, sehingga aspek kejujuran dan keterbukaan menjadi elemen yuridis utama. Pasal 4 ayat 1 melarang perjanjian oligopoli yang mengakibatkan penguasaan pasar, sedangkan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 melarang penetapan harga dan kartel yang secara doktrinal termasuk kategori per se illegal karena secara inheren merusak struktur pasar dan menutup akses informasi yang adil. Dengan demikian, ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif memastikan pembentukan harga dan mekanisme pasar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan kompetitif.
Dalam pengadaan barang dan jasa, Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan tender secara langsung merusak prinsip transparansi karena proses yang seharusnya kompetitif dan terbuka justru telah dikondisikan sebelumnya. Secara argumentatif, praktik ini tidak hanya melanggar hukum persaingan, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara dan asas pemerintahan yang baik. Ketika tender dikondisikan, harga yang ditawarkan tidak lagi mencerminkan efisiensi, sehingga negara dan masyarakat sebagai pengguna akhir menanggung kerugian. Karena itu, larangan dalam Pasal 22 harus dipahami sebagai perlindungan terhadap integritas proses pasar sekaligus perlindungan terhadap kepentingan publik.
Selain perjanjian yang dilarang, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25 ayat (1), yang melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk menetapkan syarat perdagangan yang menghambat konsumen atau pelaku usaha lain. Posisi dominan sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 yang mengatur batas kepemilikan saham silang dan penguasaan pasar. Argumentasi hukumnya adalah bahwa dominasi pasar tidak dilarang sepanjang diperoleh melalui persaingan yang wajar, tetapi menjadi melawan hukum apabila digunakan untuk menciptakan hambatan masuk, diskriminasi harga, atau praktik tying dan bundling yang merugikan pesaing. Dalam perspektif ekonomi hukum, transparansi hanya mungkin tercapai apabila pelaku usaha dominan tidak menyalahgunakan kekuatan pasarnya untuk menutup informasi atau akses distribusi bagi pelaku usaha lain.
Penegakan seluruh ketentuan tersebut berada di bawah kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 35 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha yang diduga melanggar, memanggil pelaku usaha, serta menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Secara argumentatif, efektivitas menuju ekonomi yang transparan sangat bergantung pada independensi dan kapasitas kelembagaan KPPU dalam menegakkan hukum secara konsisten. Tanpa penegakan yang tegas dan putusan yang memiliki efek jera, norma larangan dalam berbagai pasal tersebut hanya akan menjadi aturan formal tanpa daya paksa. Karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi dengan kebijakan sektor lain, serta peningkatan transparansi proses penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa persaingan usaha benar-benar berfungsi sebagai instrumen menuju ekonomi nasional yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
