Perkembangan hukum persaingan usaha di era digital kian kompleks seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis internet dan kecerdasan buatan. Melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 4 Tahun 2022tentang Penentuan Pasar Bersangkutan, mendefinisikan ekonomi digital sebagai seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis yang menggunakan internet, termasuk yang didukung oleh kecerdasan buatan.
Partner Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, Vovo Iswanto menilai melalui Peraturan KPPU 4/2022, KPPU mengubah pedoman terkait penentuan pasar bersangkutan guna memperjelas analisis pasar di ranah digital.
“Penentuan pasar bersangkutan menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi cara menghitung pangsa pasar, kekuatan pasar, maupun posisi dominan,” ujar Vovo dalam web series ILUNI FHUI Perkembangan di Era Digital: Pengaturan Hukum Persaingan Usaha dan Perjanjian Eksklusif di Indonesia, Rabu (20/8/2025).
Baca juga:
- Skema Pre-Closing Notification Perlu Jadi Perhatian dalam RUU Persaingan Usaha
- KPPU Dorong Amandemen UU Persaingan Usaha, Fokus Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Kepegawaian
- Revisi UU Persaingan Usaha Masuk Prolegnas, KPPU Gandeng Kampus Perkuat Kajian
Menurut Vovo, pangsa pasar tidak lagi hanya dilihat dari nilai penjualan atau pembelian, tetapi juga aspek lain seperti jumlah pengunduh aplikasi, pendapatan iklan, dan indikator digital lainnya. Tantangan muncul karena di pasar digital atau multi-sided market, penentuan pasar bersangkutan maupun pangsa pasar tidak sederhana.
Misalnya dalam e-commerce, apakah pasar yang dimaksud adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di Indonesia. Kemudian online superstore dari sisi konsumen, atau layanan marketplace online bagi penjual independen.
Vovo mengatakan analisis soal kekuatan pasar atau posisi dominan dalam multi-sided market juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor di luar pangsa pasar dan hambatan masuk.
















