Pembahasan akhir terhadap RUU PPP tersebut sempat diskors untuk memberikan kesempatan kepada para pimpinan fraksi untuk melakukan lobi terutama mengenai tiga pasal yang deadlock. Namun, meski lobi berlangsung lebih dari satu jam, Komisi II dan pemerintah tetap tidak bisa menyepakati ketiga pasal tersebut.
Meski begitu, lobi antar pimpinan fraksi dan pemerintah berhasil menginventarisasi menyangkut Pasal 3. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah memilih alternatif 1 untuk Pasal 3. Sedangkan, F-PDIP, F-Reformasi, F-KKI, F-PPP, F-PKB, F-PBB, F-TNI/Polri serta pemerintah memilih alternatif 2. selain itu, lobi juga menyepakati bahwa AB dinyatakan tidak berlaku setelah RUU PPP disahkan.
Adapun ketiga pasal RUU PPP yang deadlock tersebut beserta alternatif masing-masing adalah sebagai berikut:
Pasal | Rumusan/Alternatif | Keterangan |
Pasal 3 | Alternatif 1 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. | F-Golkar dan F-PDU |
Alternatif 2 (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. (2) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara. (3) Penempatan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam Lembaran | F-PDIP, F-Reformasi, F-KKI, F-PPP, F-PKB, F-PBB, F-TNI/Polri serta pemerintah | |
Pasal 7 | Alternatif 1 (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden/peraturan lembaga negara nonpemerintah; e. Peraturan Menteri/peraturan lembaga pemerintah nondepartemen; f. Peraturan Daerah Provinsi; g. Peraturan Gubernur; h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; i. Peraturan Bupati/Walikota; j. Peraturan Desa. (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
|
Alternatif 2 (1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Keputusan Presiden; e. Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah: a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur. b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan rakyat atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
| ||
Alternatif 3 (1) Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Keputusan Presiden; e. Peraturan Daerah. (2) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | ||
Pasal 58 | Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan maupun pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. |
|
Menghadapi perdebatan yang alot mengenai ketiga pasal tersebut serta belum tuntasnya pembahasan soal penjelasan dan lampian RUU, Teras menyatakan bahwa dengan "berat hati dan terpaksa" Komisi II tidak bisa menyelesaikan pembahasan RUU PPP pada masa persidangan saat ini.
Teras mengatakan bahwa pembahasan RUU PPP akan dilanjutkan pada masa persidangan berikutnya yang akan dimulai sekitar pertengahan April 2004. Pada 5 Maret 2004, DPR akan mengadakan sidang paripurna penutupan masa sidang II 2003-2004.
Sementara, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Erni Setyowati mengatakan bahwa ia menyambut baik penundaan persetujuan RUU PPP. Pasalnya, ia menilai Komisi II belum maksimal dalam membahas RUU tersebut. "Pembahasannya sangat terburu-buru dan tidak dialakukan secara maksimal," ucap Erni kepada hukumonline.