Persidangan DB Trustee dan Mobile-8 Ditunda Lagi
Berita

Persidangan DB Trustee dan Mobile-8 Ditunda Lagi

Persidangan DB Trustee dan Mobile-8 tertunda lantaran Mobile-8 Finance selaku tergugat kembali absen dalam persidangan kedua.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mon
Bacaan 2 Menit
Persidangan DB Trustee dan Mobile-8 Ditunda Lagi
Hukumonline

 

Sengketa DB Trustee dan Mobile-8 ini berawal ketika DB Trustee, Mobile-8 dan Mobile-8 Finance menandatangani perjanjian indenture (perjanjian utang piutang) pada 15 Agustus 2007. DB Trustee bertindak selaku kreditur, sedangkan debiturnya Mobile-8 Finance dengan menerbitkan obligasi sebesar AS$100 juta. Bunga obligasinya 11,25 persen dan jatuh tempo pada 2013. Bertindak sebagai penjamin utang itu adalah Mobile-8 berdasarkan corporate guarantee and indemnity agreement (perjanjian jaminan) saat yang sama.

 

Perubahan Pengendalian

Setelah perjanjian berjalan, pada September-Oktober 2008, salah satu pemegang saham Mobile-8 finance, Global Mediacom, menjual saham pada Jerash Investment. Jumlah saham Global Mediacom  pun merosot menjadi 19 persen. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah saham Global Mediacom pada perseroan kurang dari 51 persen. Dengan kata lain, terjadi perubahan pengendalian saham. Perubahan itu diakul oleh Mobile-8 dalam suratnya pada 10 dan 31 Oktober 2008.

 

Berdasarkan perjanjian utang piutang, jika terjadi perubahan pengendalian maka Mobile-8 Finance atau Mobile-8 harus menawarkan untuk membeli kembali seluruh obligasi dengan harga 101 % dari seluruh jumlah obligasi yang belum dibayar. Tak ketinggalan bunganya. Selain itu, harus dibayar dalam waktu tidak lebih sebulan sejak terjadi perubahan pengendalian.

 

Pada 24 Oktober 2008, DB Trustee meminta Mobile-8 agar melakukan penawaran pembelian saham. Mobile-8 menolak dengan alasan kesulitan finansial dan malah menawarkan restrukturisasi utang atas obligasi. Penolakan itu lalu dibalas dengan pengajuan percepatan pembayaran obligasipada Mobile-8 dan Mobile-8 Finance. Dalam suratnya tertanggal 14 November 2008, DB Trustee menyatakan jumlah terutang serta merta jatuh tempo dan harus dibayarkan.

 

Hal itu sesuai dengan perjanjian utang piutang yang menentukan bila Mobile-8 dan Mobile-8 Finance gagal melakukan pembelian kembali lantaran perubahan pengendalian maka keduanya dapat dinyatakan cidera janji. Konsekuensinya, DB Trustee dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Moblie-8 Finance yang menyatakan semua jumlah utang pokok terutang, premi (jika ada) dan bunga atas obligasi serta merta dan jatuh tempo.

 

Dalam suratnya tertanggal 18 November 2008, Mobile-8 kembali menyatakan tak mampu membayar utang. Padahal berdasarkan perjanjian jaminan, Mobile-8 berjanji membayar utang 14 hari sejak surat permintaan pembayaran dikirimkan DB Trustee. Seminggu berselang DB Trustee kembali mengirimkan surat tagihan, namun hingga gugatan ini diajukan Mobile-8 belum membayar utangnya.

 

Dalam petitumnya, DB Trustee menuntut Mobile-8 membayar utang pokok sebesar AS$100 juta, plus bunga sejak 23 Desember 2008 sebesar AS$3,501 juta. DB Trustee juga menuntut pembayaran beban biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan sebesar AS$1,024 juta.

 

Saat ditanya soal tuntutan gugatan itu, Duma Hutapea tak bersedia memberikan komentar. Belum bisa menanggapi pokok perkara, ujarnya usai bersidang.

 

Sebelumnya, pemegang obligasi Mobil-8 Finance, Java Investment Advisory Group Incorporated dan Precise Circle Limited mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakart Pusat. Namun pemohonan ini ditolak lantaran pembuktian tidak sederhana. Untuk menentukan siapa kreditur dan debitur saja masih terdapat pertentangan antara Mobile-8 dan kedua perusahaan asal Hongkong itu.

 

Selain itu, berdasarkan perjanjian antara pemegang obligasi dan penerbit ditentukan upaya hukum harus dilakukan oleh 25 persen pemegang obligasi. Sebelum melakukan tindakan hukum, pemegang obligasi itu juga harus memberitahukan perihal tagihan utang pada penerbit obligasi dan wali amanat. Diduga, Java Investment dan Precise Circle tidak pernah melakukan itu.

 

Hasrat DB Trustee untuk menuntaskan sengketa utang piutang dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk masih tersendat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda pemeriksaan perkara No. 05/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST itu. Persidangan terganjal lantaran Mobile-8 Telecom Finance Company BV selaku turut tergugat tak hadir pada persidangan kedua pada Rabu (15/7) kemarin. Belum jelas betul apa alasan ketidakhadiran turut tergugat.

 

Ketua majelis hakim, R. Wisnu Wardoyo menyatakan pengadilan telah memanggil perusahaan asal Belanda itu melalui Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Surat panggilan itu sudah patut dan sah, kata Wisnu. Meski demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung panggilan terhadap pihak di luar negeri harus dilakukan dua kali masing-masing jangka waktunya tiga bulan. Karena itu, ia memutuskan untuk memanggil Mobile-8 Finance sekali lagi. Persidangan akan digelar kembali pada 20 Oktober 2009 mendatang. 

 

Penundaan persidangan itu berawal dari usulan kuasa hukum Mobile-8, Duma Hutapea. Ia menyatakan persidangan berjalan maksimal jika para pihak menghadiri persidangan. Para pihak sudah hadir, kecuali Mobile-8 Finance. Global Mediacom Tbk dan Jerash Investment Limited -- yang didaulat sebagai turut tergugat II dan III-- pun telah menunjuk kuasa hukum dan hadir di persidangan.

 

Kuasa hukum DB Trustee, Ibrahim Senen, keberatan dengan usulan penundaan sidang. Jangan sampai ketidakhadiran turut tergugat menyebabkan persidangan mandek, katanya. Sebab Mobile-8 Finance hanya berkedudukan sebagai turut tergugat sehingga ia hanya terikat pada putusan hakim. Duma membantah argumentasi itu. Kalau tidak penting kenapa ikut digugat, ujarnya.

 

Penundaan ini, Ibrahim melanjutkan, tidak sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebelumnya, persidangan perdana sudah digelar pada 14 April 2009 lalu.  Turut tergugat tidak hadir. Hal yang sama terjadi pada sidang kedua, sehingga sidang terpaksa kembali ditunda. Penundaan ini membuat persidangan jadi molor selama sepuluh bulan. Tapi semua kembali ke tangan hakim, kata Ibrahim.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info