Keseriusan masalah ini bukanlah hanya karena menyangkut dana yang cukup besar, melainkan karena berkaitan dengan masalah yang lebih besar lagi, yaitu : kerusakan parah dalam kehidupan politik dan moral di kalangan "elite" , dan berkaitan pula dengan perjuangan bersama untuk memberantas kebudayaan korupsi dan menciptakan clean and good governance (pemerintahan yang bersih dan baik).
Oleh karena itu, adalah suatu perkembangan yang baik bagi pendidikan politik (dan moral) bangsa bahwa terlibatnya Akbar Tandjung dalam masalah dana Bulog ini telah menjadi topik pembicaraan luas di kalangan berbagai golongan dalam masyarakat negeri kita. Bahkan, berbagai kalangan sudah menyuarakan tuntutan supaya kasus Akbar Tanjung ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tegas dan nyata, sehingga masalahnya bisa diselesaikan secara hukum dan menurut prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.
Sebanyak 16 tokoh LSM telah menandatangani pernyataan bersama yang isinya menuntut supaya Kejaksaan Agung menetapkan Akbar Tandjung menjadi tersangka dan mendesak kepada DPR untuk membentuk Dewan Kehormatan guna mengusut kasus Buloggate II yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar itu. Untuk menjalani proses pemeriksaan, baik di Kejaksaan Agung maupun di DPR, mereka meminta agar Akbar Tanjung non-aktif sementara sebagai Ketua DPR.
Ketika berbagai gejala sudah menunjukkan bahwa kalangan "atas"-baik yang di eksekutif, legislatif, dan judikatif- ada keengganan, keraguan, kebingungan atau kekhawatiran tentang penindaklanjutan kasus Akbar Tandjung, maka adanya aksi-aksi yang dilancarkan oleh berbagai golongan masyarakat adalah penting sekali.
Dan, bisalah kiranya kita anggap bahwa apa yang dilakukan oleh 16 LSM tersebut di atas adalah salah satu di antara berbagai langkah penting di kalangan masyarakat, untuk mencegah dipeti-eskannya kasus ini. Pernyataan bersama 16 LSM itu juga penting untuk mendorong diadakannya tindakan-tindakan tegas oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya beraneka-ragam rekayasa oleh berbagai fihak (kalangan DPR dan kalangan lainnya) yang berusaha mencegah terbongkarnya masalah ini.
Adalah amat menarik untuk sama-sama kita catat bahwa berbagai organisasi pemuda/mahasiswa pun sudah mengeluarkan pernyataan tentang perlunya kasus Akbar Tandjung ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih tegas. Di antaranya adalah PB HMI, BEM-UI, PB PMII dan KAMMI.
Bukan hanya persoalan Akbar pribadi
Bermacam-macam aksi atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat dan banyaknya tulisan-tulisan (atau berita) dalam pers tentang kasus Akbar Tandjung/Bulog menunjukkan betapa besar perhatian banyak orang terhadap persoalan ini.
Gejala semacam ini adalah baik sekali. Sebab, kasus Akbar Tandjung/Bulog bukanlah hanya urusan pribadi seorang diri yang bernama Akbar Tandjung saja. Melainkan, satu kasus yang mempunyai kaitan penting dengan urusan-urusan besar bangsa dan negara, antara lain : kehidupan politik yang sehat, etik dan moralitas dalam penyelenggaraan negara, ketulusan dan kejujuran dalam mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Adalah suatu hal yang amat besar artinya bagi pendidikan politik dan moral bangsa, bila pemeriksaan kasus Akbar Tandjung/Bulog ini nantinya bisa dijadikan - bersama-sama - sebagai masalah nasional. Apapun akhir kasus ini atau apapun jadinya persoalan ini, ia akan tetap merupakan peristiwa yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi banyak golongan.
Kasus Akbar Tandjung/Bulog adalah ekspresi terpusat dari buruknya penyelenggaraan negara yang sudah puluhan tahun berlangsung di negeri kita. Sebenarnya, kasus ini hanya merupakan secuil kecil saja dari satu gunung besar kebobrokan yang sudah begitu lama menghimpit bangsa dan negara kita.
Ia merupakan salah satu contoh di antara begitu banyak praktek-praktek busuk yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru (Golkar). Karenanya, membongkar kasus Akbar Tandjung pada hakekatnya, salah satu usaha penting dalam perjuangan bersama membongkar jati-diri Orde Baru atau menelanjangi watak sebenarnya Golkar. Dari segi ini pulalah kita perlu melihat kasus Bulog kali ini.
Seperti sudah sama-sama kita baca selama ini, kasus Akbar Tandjung/Bulog telah menyajikan kepada umum (baik di Indonesia maupun di luarnegeri) hal-hal yang aneh, yang lucu, yang tidak masuk akal. Banyak keterangan dari berbagai orang (yang tersangkut) menunjukkan gejala bahwa menipu publik sudah bukan satu hal yang memalukan lagi.
Umpamanya, "dongeng" tentang bahwa mereka sudah lupa siapa yang menerima cek, siapa yang mencairkan cek dari bank, siapa yang hadir dalam penyerahan cek, lupa nama yayasan, lupa nama-nama daerah yang menerima "bantuan sosial". Juga dongeng tentang tidak adanya kuitansi tanda-terima uang yang begitu besar jumlahnya. Atau bahwa jari tangannya tidak pernah menyentuh cek. Atau juga cerita mengapa dana yang Rp 40 miliar itu disalurkan lewat Yayasan Islam Raudlatul Jannah, serta "cerita-cerita" lainnya.
Jangan tutupi kasus besar ini
Kasus Akbar Tandjung/Bulog adalah masalah besar bagi kehidupan politik dan moral bangsa kita. Karenanya, semua pihak perlu memiliki kerelaan yang tulus, sehingga kasus ini bisa ditangani atau diperlakukan dengan serius, baik secara hukum, politik maupun moral. Karena, baik atau tidaknya penanganan kasus ini akan mempunyai dampak yang tidak kecil bagi kehidupan politik di negeri kita. Ini bisa juga menyeret dampak-dampak buruk lainnya di berbagai bidang (hukum dan peradilan, kewibawaan pemerintah, kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan dan partai-partai politik dll).
Mengingat itu semuanya, demi kepentingan rakyat banyak, dan demi usaha bersama terciptanya clean and good governance, maka perlu diusahakan bersama-sama supaya penanganan kasus ini jangan sampai bisa dipeti-eskan, ditutupi-tutupi, atau dihalang-halangi, oleh pihak yang manapun juga.
Terbongkarnya kasus Akbar Tandjung adalah satu di antara berbagai langkah penting menuju ke arah perbaikan pengelolaan negara. Di antara langkah-langkah penting itu ialah pemeriksaan oleh Pansus Buloggate II, yang kemudian ditindaklanjuti oleh langkah-langkah yang tegas dan jujur oleh Kejaksaan Agung. Supaya langkah-langkah penting ini bisa terlaksana, dorongan besar-besaran atau desakan kuat dari opini publik amatlah diperlukan.
Agaknya, jelas bagi banyak orang bahwa tuntutan atau desakan untuk memeriksa kasus Bulog II bukanlah dengan tujuan untuk "mencelakakan" seseorang, membikin kesusahan bagi keluarganya, atau mencemarkan nama baiknya. Bukan pula hanya mempersoalkan dana yang sebesar Rp40 miliar.
Dana yang selama puluhan tahun sudah dikantongi oleh para koruptor Orde Baru dan yang juga telah disalahgunakan oleh Golkar adalah jauh lebih besar, bahkan, berlipat-ganda. (Harap ingat : kasus-kasus keluarga Cendana, Bank Bali, BLBI, uang yang dilarikan keluarnegeri oleh para konglomerat) Membongkar kasus Bulog II adalah dalam rangka urusan besar perjuangan melawan korupsi dan mengusahakan reformasi. Dan perjuangan melawan korupsi adalah tugas nasional utama kita dewasa ini.
Awasi terus kerja penegak hukum
Mengingat itu semuanya, maka kita bisa melihat kebenaran tuntutan berbagai Ornop (antara lain : 16 LSM, organisasi pemuda/mahasiswa Islam) supaya kasus Akbar Tandjung ditindaklanjuti. Sebab, seperti halnya dalam menghadapi berbagai hal penting lainnya, peran tekanan (dan pengawasan) opini publik adalah besar.
Dalam kasus ini, dorongan supaya Pansus Buloggate II bisa melakukan tugasnya dengan cepat dan transparan adalah penting. Demikian juga dorongan-dan pengawasan- terhadap pekerjaan para penegak hukum (terutama Kejaksaan Agung). Sebab, kemungkinan akan adanya pat-pat-gulipat, persekongkolan, kompromi atau dagang sapi (termasuk suapan dan intimidasi, dll) sekitar kasus Akbar Tandjung adalah besar sekali.
Seperti dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan tertangkapnya Tommy Suharto, maka pekerjaan para penegak hukum perlu diawasi dengan waspada oleh kita semua. Sebab, agaknya, akan banyak juga "dongeng" yang aneh-aneh yang akan muncul pula sekitar masalah Tommy Suharto ini.
Banyak orang di Indonesia (dan juga di luar negeri) sedang menunggu-nunggu dan mengamati akhir skandal Bulog. Apakah kasus ini akan bisa dibongkar secara tuntas atau tidak adalah ukuran tentang integritas politik dan moral para tokoh di bidang eksekutif, legislatif, dan judikatif negeri kita.
Dituntaskannya pemeriksaan kasus Akbar Tandjung adalah langkah penting bagi kelanjutan usaha bangsa kita untuk membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Sudah terlalu lama kiranya bangsa dan negara kita dikelola oleh oknum-oknum yang berakhlak buruk, yang korup, dan yang merugikan kepentingan rakyat banyak.
Republik kita berpenduduk lebih dari 210 juta. Kekayaan alam negeri kita juga besar. Namun, lebih dari 40 juta orang tidak mempunyai pekerjaan yang layak untuk hidup. Pendapatan rata-rata per tahun penduduk negeri kita hanyalah sekitar AS$ 450. Sekitar 60% dari penduduk (artinya lebih dari 120 juta orang) hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara itu, utang luarnegeri kita sudah menumpuk, yaitu sekitar US$140 juta. Tiap penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, dibebani utang sebesar Rp7 juta. Namun, korupsi masih merajalela terus, dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai skala. Terutama, di kalangan "atas". Keadaan yang buruk inilah yang harus kita perangi bersama-sama.
A. Umar Said adalah mantan wartawan, kini kolumnis yang tinggal di Paris.
