Selain mengamankan standby loan, pemerintah juga telah mengamankan dana perjanjian swap bilteral (Bilateral Swap Arrangement/BSA). Negara donor itu antara lain Cina AS$4 miliar, Korea Selatan AS$2 miliar. Jumlah itu belum termasuk Inisiatif Chiang Mai sebesar AS$80 miliar, dimana AS$20 miliar bisa ditarik secara otomatis tergantung masing-masing kuota.
Saya dengan Pak Boediono (Gubernur BI), kemarin sudah melakukan persetujuan, kalau misalnya sampai mengalami kesulitan likuiditas, Jepang sudah sepakat untuk memberikan atau di-activate (menggiatkan) kesepakatan BSA sebesar AS$6 miliar, China AS$4 miliar dan Korea Selatan AS$2 miliar, kata Sri Mulyani.
BSA pada dasarnya merupakan upaya akhir (regional lender of last resort/RLLR) sebagai realisasi Inisiatif Chiang Mai yang disepakati dalam pertemuan Menteri Keuangan Asean di Hawai pada 2000. Kesepakatan pemerintah ini merupakan kabar positif di tengah kekeringan likuiditas dan ancaman krisis keuangan global yang bisa saja berimbas pada moneter dalam negeri. Soalnya, dana itu tidak saja untuk menopang likuiditas (likuiditas darurat), tetapi juga dapat dipakai untuk pembangunan.
Waspada
Ya, pemerintah boleh saja lega dengan banyaknya kucuran dana tersebut. Namun, ekonom dari Prakarsa Indonesia Bini Buchori meminta pemerintah waspada. Ia mengatakan, dibanding mengambil klausul standby loan, pemerintah sebaiknya melakukan kerjasama regional seperti dengan India, Cina atau negara berkembang lainnya.
Buchori berpendapat, upaya mendapatkan standby loan untuk membuat kepercayaan pasar adalah suatu yang sia-sia. Menurutnya, standby loan akan serta merta diikuti oleh berbagai persyaratan yang seperti diketahui selama ini memberatkan Indonesia. bunga dari standby loan itu akan terus berlanjut seperti pinjaman kita ke IMF (International Monetary Fund), katanya.
Kini, pemerintah tinggal membicarakan berapa bunganya kalau dana-dana itu ditarik. Menurut Sri Mulyani, mengenai bunga masih dinegosiasi dan akan diumumkan pada kuartal I-2009.
















