Pertama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia
Berita

Pertama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia

Jakarta, hukumonline. Apakah Anda termasuk yang anti euthanasia? Apabila termasuk di jajaran itu, Anda harus menyiapkan berbagai argumentasi untuk menentang putusan Parlemen Belanda yang memperbolehkan praktek itu. Parlemen Belanda pada 29 November 2000 telah menyetujui Undang-undang (UU) yang melegalkan euthanasia.

Hukumonline News
Hukumonline News
Adl/Bam/APr
Bacaan 2 Menit
Pertama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia
Hukumonline

Persetujuan Parlemen Belanda atas usulan legalisasi kegiatan dokter-dokter Belanda untuk membantu pasien-pasien penderita penyakit parah yang memilih untuk mengakhiri hidupnya ini diperoleh setelah dilakukan pemungutan suara (voting). Dukungan 104 suara berbanding 40 suara yang menolak telah membuktikan keberpihakan parlemen untuk segera memberlakukan UU legalisasi euthanasia.

Dengan UU yang mulai diberlakukan tahun depan ini, Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan euthanasia. Praktek ini sendiri sudah sering dilakukan di seluruh dunia, meskipun secara teknis masih menjadi tindakan kriminal. Lower house parlemen Belanda menyetujui keputusan ini 104-40, di mana dukungan dari senat sudah pasti diberikan.

Vatikan menghujat

Keputusan Parlemen Belanda itu langsung dihujat oleh Vatikan. "Adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Belanda untuk menjadi negara pertama yang justru menginginkan UU yang mencoreng harga diri manusia," protes juru bicara Vatican, Joaquin Navarro-Valls. UU yang melegalkan euthanasia ini, menurut Vatikan, akan memberikan pertanyaan-pertanyaan moral yang amat serius yang harus dihadapi dokter-dokter Belanda.

Akan tetapi, sekeras apapun kecaman Vatikan itu telah teropinikan bahwa masyarakat Belanda dan kalangan medisnya memberikan restu untuk memuluskan diterbitkannya UU legalisasi itu. Menurut mereka, euthanasia sebetulnya bertujuan untuk menjelaskan dan mengklarifikasikan suatu praktek yang telah dilakukan secara luas oleh dokter-dokter Belanda.

Para dokter Belanda itu, menurut penilaian masyarakat Belanda, telah membantu ribuan pasien penyakit parah untuk bunuh diri selama sepuluh tahun terakhir ini. Bantuan itu biasanya dilakukan dengan menyediakan atau memberikan unsur-unsur barbitua dalam dosis mematikan. 

"Dokter-dokter dan ahli penyembuh di mana-mana sudah dikenal untuk membantu pasien-pasien ini guna mengakhiri penderitaan mereka, dan membantu mereka bunuh diri," kata Rob Jonquiere, Direktur Netherlands Association for Voluntary Euthanasia, suatu lembaga pendukung euthanasia yang berpusat di Belanda, yang mengaku beranggotakan 100.000 orang.

"Keputusan ini akan mengakhiri suatu kondisi kelabu, dan kami tidak menginginkan praktek seperti ini untuk terus menerus berlangsung secara gelap," tambah Rob.

Terbatas pada dokter

UU baru yang diajukan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan ini, seperti diberitakan New York Times, hanya berlaku bagi para dokter, dan bukan bagi orang-orang di luar profesi medis yang membantu dalam situasi pasien yang ingin bunuh diri.

UU euthanasia ini mengandung aturan-aturan yang ditulis oleh Royal Dutch Medical Association. Aturan-aturan itu mengatur bahwa permintaan pasien untuk bunuh diri harus datang dari dirinya sendiri dan diajukan berkali-kali. Sementara dokter yang berhubungan dengan pasien itu harus merasa yakin bahwa si pasien memang sedang menghadapi penderitaan yang tak tertahankan dan tidak bisa dihentikan.

Sang dokter tidak boleh mengajukan upaya bunuh diri sebagai salah satu pilihan. Dokter-dokter ini harus terlebih dahulu mencari opini medis kedua (second medical opinion) sebelum membantu seorang pasien untuk bunuh diri. Dokter-dokter itu pun harus menyatakan bahwa sebab kematian si pasien adalah euthanasia atau bunuh diri.

Dokter-dokter yang telah membantu dalam proses euthanasia itu pun akan tetap dianggap bertanggungjawab atas partisipasi mereka. Akan tetapi, karena euthanasia sudah bukan lagi tindakan kriminal, sang dokter tidak akan berhadapan dengan pengadilan. Dokter-dokter itu akan dihadapkan pada suatu panel informal, yang terdiri atas ahli hukum, ahli medis, dan ahli ethis.

Anak-anak tidak boleh

Di bawah UU baru ini, tidak ada orang yang dikenakan kewajiban atas euthanasia. Setiap dokter memiliki hak untuk menolak menolong pasien yang meminta bantuan untuk membunuh dirinya.

Sebelumnya, dalam rancangan awal dari UU ini terdapat ketentuan yang membolehkan anak-anak berumur 12 tahun ke atas untuk memilih euthanasia. Akan tetapi, ketentuan itu tidak disetujui karena tidak mendapatkan restu publik.

Kini, UU ini mengharuskan kepada pasien muda dari umur 12 sampai 16 tahun untuk mendapatkan pertimbangan dari orang tua mereka. Sementara pasien berumur 16 tahun ke atas  diperbolehkan mengajukan pilihan euthanasia tanpa pertimbangan tersebut.

Ketentuan baru ini diperkirakan akan menarik perhatian khusus dari negara-negara lain yang kini sedang bergulat dengan konsep-konsep euthanasia dan bunuh diri dengan perbantuan medis.

Di Belgia, Perancis dan Swiss, isu ini sedang diperdebatkan oleh kalangan legislator dan media luas. Pada 1996, negara-negara bagian di wilayah utara Australia menyetujui legalisasi euthanasia ini, tetapi kemudian digagalkan. Di Oregon, Amerika Serikat, dokter-dokter diperbolehkan untuk membantu pasien-pasiennya menjalankan euthanasia dalam kasus-kasus tertentu.

Sementara di Indonesia, euthanasia tidak dibolehkan, baik dari sisi hukum maupun agama. Sesuai dengan KUHP Pasal 344 dinyatakan bahwa barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sementara dari segi agama, euthanasia diharamkan karena berarti membunuh nyawa manusia. Euthanasia juga berarti bunuh diri yang termasuk dosa besar. Jadi daripada dibunuh pelan-pelan, lebih baik didoakan agar si korban meninggalkan dunia dengan tenang. Bagaimana komentar Anda?

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info