Buku Nenny ini hadir pada momentum yang pas, ketika publik mendorong pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi. Selama bertahun-tahun dorongan itu disuarakan, disertai kasus-kasus kebocoran data yang memantik prokontra. Terungkapnya kasus-kasus kebocoran data, terkadang dalam skala besar, akhirnya membuka mata pemangku kepentingan betapa pentingnya membuat aturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi. Modalnya sudah ada: instrumen hukum internasional, dan sebaran pengaturan dalam hukum nasional. Pengaturan dalam suatu Undang-Undang akan menjawab ‘arah kebijakan perlindungan data pribadi’ (hal.11) ke depan. Dan kini, RUU Perlindungan Data Pribadi itu sudah ada di Senayan, untuk dibahas Pemerintah dan DPR.
(Baca juga: Pentingnya Menjaga Data Pribadi di Era Digital).
Salah satu yang menarik perhatian publik adalah model kelembagaan perlindungan data pribadi. Pertanyaan sederhanannya: apakah perlu dibentuk lembaga baru yang wewenangnya menangani sengketa data pribadi; atau cukup menyerahkan wewenang itu ke lembaga yang sudah ada seperti Komisi Informasi atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pendekatan mana yang akan dipakai Indonesia: pendekatan subjektif yang dipakai Amerika Serikat, atau pendekatan objektif yang digunakan di Uni Eropa? Yang jelas, Nenny menulis, ‘pembuatan peraturan di Indonesia perlu memperhatikan tren global tentang perlindungan data pribadi serta mempertimbangkan kearifan local dalam komunitas bangsa Indonesia (hal. 331).
Untuk mengetahui bagaimana model ideal yang digagas Nenny, pembaca disarankan untuk membaca langsung buku ini. Apalagi mereka yang terlibat intens dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi. Buku ini menyediakan kerangka pikir hukum dan landasan filosofis yang memadai untuk mengelaborasi perlindungan data pribadi. Tentu saja, elaborasi itu tetap dalam konteks keterbukaan informasi publik.
Selamat membaca…!
