'Pertempuran' KPK vs Hasto dalam Praperadilan Digelar Pekan Depan
Terbaru

'Pertempuran' KPK vs Hasto dalam Praperadilan Digelar Pekan Depan

KPK yakin proses penetapan tersangka Hasto sudah profesional, prosedural, dan proporsional.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit
 Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi penasihat hukumnya, Maqdir Ismail  (kanan) dan Ronny Talapessy (kiri) saat dikerumuni wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (13/1/2025).  Foto: RES
Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi penasihat hukumnya, Maqdir Ismail (kanan) dan Ronny Talapessy (kiri) saat dikerumuni wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (13/1/2025). Foto: RES

Perkembangan penanganan perkara kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) pemilihan umum 2019 terkait Harun Masiku memasuki babak baru. Setelah menjalani pemeriksaan beberapa kali di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang berstatus tersangka menempuh langkah hukum praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Pihak PN Jaksel pun telah mengagendakan waktu digelarnya persidangan praperadilan pada Selasa (21/1/2025). Malahan sudah ada penunjukan hakim tunggal yang bakal menangani praperadilan yang dimohonkan Hasto. Yakni, hakim Djuyamto yang notabene Humas PN Jaksel.

Hasto menegaskan, upaya hukum praperadilan merupakan hak setiap warga negara dalam rangka menguji soal sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Hasto mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karenanya upaya praperadilan menjadi hak Hasto dalam upaya agar pengadilan membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik KPK terhadap dirinya.

“Saya memiliki suatu hak untuk praperadilan,” ujarnya kepada wartawan sesuai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (13/1/2025) kemarin.

Baca juga:

Dia melanjutkan tetap bakal mengikuti proses pemeriksaan KPK secara keseluruhan sebagai warga Indonesia yang taat hukum dan menjunjung supremasi hukum berkeadilan. Dia berjanji bakal memberikan keterangan sebaik mungkin demi terangnya duduk perkara yang menjeratnya.

Penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail menambahkan, kliennya akan tetap kooperatif mengikuti setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik di KPK. 

“Sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih atas perhatian media selanjutnya pemeriksaan akan datang akan diikuti sesuai kebutuhan pihak penyidikan,” ujar Maqdir.

Sementara juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya menghormati upaya hukum Hasto melalui praperadilan yang dimohonkan di PN Jaksel. KPK  menegaskan proses penyidikan dan penetapan tersangka Hasto sudah sesuai prosedur.

Soal praperadilan, KPK menurut Tessa melalui Biro Hukum bakal menghadapi dan mengawal penuh proses praperadilan yang dimohonkan Hasto. Tessa yakin betul penyidik KPK telah memenuhi semua prosedur formil maupun materil dalam penetapan tersangka terhadap Hasto.

“Kalau berbicara proses formil, KPK meyakini proses penetapan tersangka saudara HK sudah profesional, prosedural, proporsional,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini KPK menjerat Hasto dengan dua pasal sekaligus. Pertama, Hasto dijerat selain terjerat tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, dengan pasal penyuapan yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, KPK juga menjerat Hasto dengan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 UU 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info